Rabu, 20 September 2017 | 19.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Hadapi Komisi III, KPK Pamer Kinerja

Hadapi Komisi III, KPK Pamer Kinerja

Reporter : Bayu Putra | Senin, 11 September 2017 - 16:31 WIB

IMG-26101

Pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif hadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, Senin (11/9).KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Senin (11/9).

Dalam rapat ini, KPK menjawab pertanyaan DPR tentang capaian tugas pencegahan yang telah dilakukan oleh komisi anti korupsi tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, ada tiga elemen yang dilakukan pihaknya dalam melakukan pencegahan. Elemen pertama yakni pemerintahan, kedua sektor swasta selanjutnya masyarakat secara luas.

Agus mengklaim, KPK telah melakukan pendampingan di 23 Provinsi dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun dia akui, sampai saat ini masih terjadi tindak pidana korupsi yang marak dilakukan di daerah.

KPK memberikan edukasi ke daerah seperti pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, penguartan aparat pengawas internal hingga lebih memahami pengadaan barang dan jasa. Tak lupa pula, KPK berupaya mengkaji penambahan tunjangan penghasilan sehingga bisa mencegah terjadinya tindak pidana.

“Hasil paling besar dari sisi pencegahan dengan perbaikan yang disarankan KPK yakni peraturan baru di Kementerian ESDM menghasilkan penghematan yang cukup besar,” kata Agus di Gedung Nusantara II DPR RI , Senin (11/9).

Selanjutnya di sektor swasta, KPK telah melakukan kampanye gerakan usaha yang berintegritas. KPK juga telah melakukan edukasi yang bekerja sama dengan Kadin agar pihak swasta melakukan kegiatan usahanya dengan semangat antikorupsi.

Sementara dari sisi masyarakat, KPK melakukan pendidikan antikorupsi mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA. Hal ini dilakukan oleh deputi pencegahan KPK. Termasuk masalah tata kelola bantuan dana politik kepada partai politi yang baru saja dinaikkan 10 kali lipat.

“Masyarakat juga mulai mngawasi dana desa yang jumlahnya tahun demi tahun semakin besar. Karena tugas KPK hanya penyelenggara negara, jadi kalau terjadi penyimpangan tingkat desa pasti KPK tidak akan bisa masuk, kecuali yang bersangkutuan berhubungan dengan penyelenggara negara. Ini terjadi pada waktu di Pamekasan.”

Selain itu, Agus juga mendorong pelaporan harta kekayaan oleh penyelengara negara. Dia mengeluhkan pelaporan harta kekayaan di tingkat DPRD.

“KPK juga mendorong pelaporan harta makin lain makin intensif dan efektif, 207 ribu laporan 17 persen dari 315 ribu dari wajib lapor Mohon dibantu teman-teman DPR saat kunjungan ke daerah, belum banyak yang melaporkan harta kekayaan dari DPR daerah, melakukan pelaporan. Kalau DPR pusat sudah 96 persen yang melaporkan,” kata Agus.

Dalam laporan LHKPN, KPK juga punya terobosan. Yakni e-LHKPN, dengan demikian penyelenggaran negara tak perlu datang ke KPK untuk melaporkan harta kekayaan.

KPK juga mengklaim telah sukses melakukan edukasi tentang bahaya gratifikasi. Buktinya, sejak tahun 2005, setidaknya ada Rp 270 miliar gratifikasi yang telah dikembalikan oleh penyelenggara negara kepada KPK.

“Jumlahnya 1.901 sampai laporan hari ini, kebanyakan terkait dengan pernikahan putra putri. Di samping itu, kalau kita kumpulkan pelaporan menyeluruh dari 2005 sampai hari ini, semua nilainya cukup besar yaitu Rp 270 miliar,” tutup dia

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...