Sabtu, 18 November 2017 | 20.59 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menkeu Tanggapi Keluhan Pajak Penulis Tere Liye, Begini Hitungannya

Menkeu Tanggapi Keluhan Pajak Penulis Tere Liye, Begini Hitungannya

Reporter : Yudi | Senin, 11 September 2017 - 17:59 WIB

IMG-26112

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi keluhan penulis buku Tere Liye soal jumlah pajak penulis yang sangat fantastis.

Tere bahkan memutuskan untuk berhenti menerbitkan buku di sejumlah penerbit karena jumlah pajak yang dikenakan terlalu tinggi.

Terkait ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tentu terus berupaya agar kebijakan pajak dapat memenuhi berbagai harapan masyarakat dan pelaku ekonomi.

Ia pun menanggapi keinginan penulis novel ternama itu untuk memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selama penulisan buku.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma yang merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

“Tere Liye memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk beluk perpajakan,” ujarnya sembari menyatakan kebanggaannya kepada alumni FEUI yang tak hanya pintar namun berbakat menulis.

Sri pun menjabarkan perhitungan pajak untuk penulis.

Penghitungan normanya adalah 50 persen dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya). Biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50 persen dari penghasilannya.

“Artinya, setelah dihitung total penghasilan yg diperoleh oleh penulis selama satu tahun pajak dikalikan dengan 50 persen sehingga diperoleh penghasilan netto,” jelasnya.

Mekanisme demikian juga diterapkan pada Wajib Pajak lainnya.

Setelah dapat penghasilan netto, dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.

Kemudian, dari penghasilan kena pajak dihitung pajak penghasilan terutang menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan.

Ia pun mengimbau anggotanya untuk menerapkan aturan yang sama dalam kasus ini agar tak membuat Wajib Pajak frustasi gegara angka yang fantastis yang harus dibayar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...