Jumat, 19 Januari 2018 | 10.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menkeu Tanggapi Keluhan Pajak Penulis Tere Liye, Begini Hitungannya

Menkeu Tanggapi Keluhan Pajak Penulis Tere Liye, Begini Hitungannya

Reporter : Yudi | Senin, 11 September 2017 - 17:59 WIB

IMG-26112

Ilustrasi target pendapatan pajak. Istimewa

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi keluhan penulis buku Tere Liye soal jumlah pajak penulis yang sangat fantastis.

Tere bahkan memutuskan untuk berhenti menerbitkan buku di sejumlah penerbit karena jumlah pajak yang dikenakan terlalu tinggi.

Terkait ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tentu terus berupaya agar kebijakan pajak dapat memenuhi berbagai harapan masyarakat dan pelaku ekonomi.

Ia pun menanggapi keinginan penulis novel ternama itu untuk memperhitungkan biaya yang dikeluarkan selama penulisan buku.

Sri Mulyani mengatakan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma yang merupakan suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

“Tere Liye memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk beluk perpajakan,” ujarnya sembari menyatakan kebanggaannya kepada alumni FEUI yang tak hanya pintar namun berbakat menulis.

Sri pun menjabarkan perhitungan pajak untuk penulis.

Penghitungan normanya adalah 50 persen dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya). Biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50 persen dari penghasilannya.

“Artinya, setelah dihitung total penghasilan yg diperoleh oleh penulis selama satu tahun pajak dikalikan dengan 50 persen sehingga diperoleh penghasilan netto,” jelasnya.

Mekanisme demikian juga diterapkan pada Wajib Pajak lainnya.

Setelah dapat penghasilan netto, dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak.

Kemudian, dari penghasilan kena pajak dihitung pajak penghasilan terutang menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan.

Ia pun mengimbau anggotanya untuk menerapkan aturan yang sama dalam kasus ini agar tak membuat Wajib Pajak frustasi gegara angka yang fantastis yang harus dibayar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...