Senin, 23 April 2018 | 03.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Soal Bullying, Komnas PA Minta UU Perlindungan Anak Diterapkan di Sekolah

Soal Bullying, Komnas PA Minta UU Perlindungan Anak Diterapkan di Sekolah

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 12 September 2017 - 09:31 WIB

IMG-26126

Bullying di Thamrin City. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak/Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menegaskan perlunya implementasi UU Perlindungan Anak di sekolah.

Hal ini agar memastikan tidak ada bullying di sekolah baik oleh siswa maupun guru.

“Komnas Anak memandang perlu mendorong dan mendesak Menteri Pendidikan  Nasional  mengimplementasikan pasal 54 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedalam UU RI No. 36 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak  junto UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mewajibkan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan anti kekerasan terhadap anak,” jelasnya.

Ia pun mengatakan Komnas Anak juga akan menemui Menteri Pendidikan Nasional untuk menggagas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri dan lintas lembaga yang  mewajibkan Lingkungan Sekolah menjadi Sekolah  Ramah Anak.

“Penghargaan juga perlu diberikan kepada sekolah ramah anak,” kata dia.

Seperti yang diketahui belakangan ini kasus bullying kembali mencuat. Seorang anak SMP di NTT nekad meminum racun karena tak tahan selalu diejek gurunya.

Ada juga seorang anak SD yang merupakan murid pindahan tewas diduga karena dianiaya teman-temannya dan banyak lagi kasus lainnya.

Arist juga menyebutkan berdasarkan data pengaduan di Komnas Perlindungan Anak pelaku perundungan (bully), 48 % dilakulan sesama peserta didik, 22 % oleh guru 15% oleh pengelolah sekolah dan selebihnya dilakukan oleh lain-lain.

Untuk itu ia menilai sekolah perlu menerapkan UU Perlindungan Anak dan menciptakan lingkungan ramah anak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...