Sabtu, 18 November 2017 | 21.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Pendidikan>Soal Bullying, Komnas PA Minta UU Perlindungan Anak Diterapkan di Sekolah

Soal Bullying, Komnas PA Minta UU Perlindungan Anak Diterapkan di Sekolah

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 12 September 2017 - 09:31 WIB

IMG-26126

Bullying di Thamrin City. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak/Komnas PA), Arist Merdeka Sirait menegaskan perlunya implementasi UU Perlindungan Anak di sekolah.

Hal ini agar memastikan tidak ada bullying di sekolah baik oleh siswa maupun guru.

“Komnas Anak memandang perlu mendorong dan mendesak Menteri Pendidikan  Nasional  mengimplementasikan pasal 54 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah kedalam UU RI No. 36 Tahun 2014 tetang Perlindungan Anak  junto UU RI No. 23 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mewajibkan lingkungan sekolah menjadi zona aman dan anti kekerasan terhadap anak,” jelasnya.

Ia pun mengatakan Komnas Anak juga akan menemui Menteri Pendidikan Nasional untuk menggagas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri dan lintas lembaga yang  mewajibkan Lingkungan Sekolah menjadi Sekolah  Ramah Anak.

“Penghargaan juga perlu diberikan kepada sekolah ramah anak,” kata dia.

Seperti yang diketahui belakangan ini kasus bullying kembali mencuat. Seorang anak SMP di NTT nekad meminum racun karena tak tahan selalu diejek gurunya.

Ada juga seorang anak SD yang merupakan murid pindahan tewas diduga karena dianiaya teman-temannya dan banyak lagi kasus lainnya.

Arist juga menyebutkan berdasarkan data pengaduan di Komnas Perlindungan Anak pelaku perundungan (bully), 48 % dilakulan sesama peserta didik, 22 % oleh guru 15% oleh pengelolah sekolah dan selebihnya dilakukan oleh lain-lain.

Untuk itu ia menilai sekolah perlu menerapkan UU Perlindungan Anak dan menciptakan lingkungan ramah anak.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...