Selasa, 21 November 2017 | 00.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Belum Siap, Praperadilan Setnov Ditunda Rabu Pekan Depan

KPK Belum Siap, Praperadilan Setnov Ditunda Rabu Pekan Depan

Reporter : Fadilah | Selasa, 12 September 2017 - 11:33 WIB

IMG-26132

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/9). KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar menunda sidang perdana praperadilan Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) pekan depan.

Penundaan ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak tergugat meminta penundaan persidangan guna menyiapkan kelengkapan administrasi.

“Majelis Hakim Pengadilan sehubungan dengan panggilan sidang praperadilan dengan pemohon Setya Novanto yang dimulai Selasa, (12/9/2017), KPK selaku termohon menyampaikan permintaan penundaan peraidangan termaksud guna menyiapkan kelengkapan administrasi dan persiapan lainnya. Kiranya Majelis Hakim Praperadilan yang terhormat dapat menunda praperadilan hingga tiga minggu kedepan,” tutur Cepi saat membacakan surat permohonan penundaan dari KPK di PN Jaksel.

Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada pengacara Setnov untuk menanggapi permintaan penundaan tersebut.

Kuasa Hukum Setnov mengaku tidak keberatan dengan permintaan penundaan sidang tersebut, namun ia mengaku keberatan dengan waktu yamg diminta tersebut.

“Terimakasih yang mulia, Kami menerima permintaan penundaan untuk memperlancar jalannya persidangan, namun demikiam waktu 3 minggu tidak kami sepakati, paling cepat kami minta waktu 3 hari,” jawabnya.

“Selain untuk mempersingkat waktu, ini juga berkaitan dengan saksi-saksi ahli yang akan kami hadirkan yang mulia,” sambungnya.

Cepi pun sependapat dengan alasan tersebut. Namun Cepi tak sependapat dengan waktu tiga hari yang diusulkan oleh pengacata Setnov.

Akhirnya Cepi pun memberikan waktu 7 hari kepada KPK untuk mempersiapkan kelengkapan adiministrasinya. Sehingga sidang digelar kembali pada Rabu, (20/9/2017) mendatang.

Sebagai informasi, Setnov ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017. Ia merupakan tersangka keempat dalam kasus ini.

Setnov diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu, Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...