Rabu, 20 September 2017 | 19.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Belum Siap, Praperadilan Setnov Ditunda Rabu Pekan Depan

KPK Belum Siap, Praperadilan Setnov Ditunda Rabu Pekan Depan

Reporter : Fadilah | Selasa, 12 September 2017 - 11:33 WIB

IMG-26132

Sidang perdana praperadilan Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (12/9). KiniNews/Fadilah.

Jakarta, kini.co.id – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar menunda sidang perdana praperadilan Setya Novanto, tersangka korupsi proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) pekan depan.

Penundaan ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak tergugat meminta penundaan persidangan guna menyiapkan kelengkapan administrasi.

“Majelis Hakim Pengadilan sehubungan dengan panggilan sidang praperadilan dengan pemohon Setya Novanto yang dimulai Selasa, (12/9/2017), KPK selaku termohon menyampaikan permintaan penundaan peraidangan termaksud guna menyiapkan kelengkapan administrasi dan persiapan lainnya. Kiranya Majelis Hakim Praperadilan yang terhormat dapat menunda praperadilan hingga tiga minggu kedepan,” tutur Cepi saat membacakan surat permohonan penundaan dari KPK di PN Jaksel.

Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada pengacara Setnov untuk menanggapi permintaan penundaan tersebut.

Kuasa Hukum Setnov mengaku tidak keberatan dengan permintaan penundaan sidang tersebut, namun ia mengaku keberatan dengan waktu yamg diminta tersebut.

“Terimakasih yang mulia, Kami menerima permintaan penundaan untuk memperlancar jalannya persidangan, namun demikiam waktu 3 minggu tidak kami sepakati, paling cepat kami minta waktu 3 hari,” jawabnya.

“Selain untuk mempersingkat waktu, ini juga berkaitan dengan saksi-saksi ahli yang akan kami hadirkan yang mulia,” sambungnya.

Cepi pun sependapat dengan alasan tersebut. Namun Cepi tak sependapat dengan waktu tiga hari yang diusulkan oleh pengacata Setnov.

Akhirnya Cepi pun memberikan waktu 7 hari kepada KPK untuk mempersiapkan kelengkapan adiministrasinya. Sehingga sidang digelar kembali pada Rabu, (20/9/2017) mendatang.

Sebagai informasi, Setnov ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2017. Ia merupakan tersangka keempat dalam kasus ini.

Setnov diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu, Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...