Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Sidang Praperadilan Lawan KPK Ditunda, Pengacara Setnov Irit Komentar

Sidang Praperadilan Lawan KPK Ditunda, Pengacara Setnov Irit Komentar

Reporter : Fadilah | Selasa, 12 September 2017 - 12:32 WIB

IMG-26141

Hakim Chepy Iskandar memeriksa kelengkapan administrasi dari tim penggugat (Setya Novanto) yang diwakili kuasa hukumnya, Ketut Mulya Arsana. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) resmi menunda sidang praperadilan Setya Novanto, tersangka kasus korupsi e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik) hingga Rabu pekan depan.

Keputusan penundaan ini diambil oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar setelah mendengar permintaan penundaan waktu sidang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kuasa Hukum Setnov yaitu Ketut Mulya Arsana irit berkomentar soal penundaan tersebut.

“Waduh saya tidak tahu,” kata Ketut Mulya Arsana saat ditanya soal KPK sengaja menunda sidang untuk mengulur waktu, di PN Jaksel, Jl Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2017).

Ketut juga enggan berkomentar soal dugaan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh KPK. Dia memilih tidak berkomentar.

“Saya tidak bisa berkomentar tentang hal itu,” kata Ketut.

Ketut juga masih bungkam ketika ditanya siapa saja saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya.

“Mohon maaf belum bisa,” jawab Ketut.

Ketika ditanya soal estimasi saksi yang akan dihadirkan dia menjawab singkat. Ketut mengatakan masih akan melihat proses persidangan.

“Belum tahu, nanti kita akan tunggu prosesnya dulu” kata Ketut.

Pada dasarnya tutup Ketut, pihaknya menghargai seluruh prosea persidangan ini. Sehingga proses tersebut akan diikut.

“Kita sudah lihat di proses tadi yah, kami ikutin prosesnya saja, kita tunggu tanggal 20 (September),” pungkasnya.

Untuk diketahui, Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP.

Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP.

Selain itu Setnov melalui Andi Agustinus juga diduga mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Sebagaimana terungkap fakta persidangan, korupsi e-KTP ini diduga sudah terjadi sejak proses perencanaan yang terjadi dalam dua tahap, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tak terima dengan penetapan tersangka tersebut, Ketua Umum Partai Golkar itu pun memutuskan untuk melawan KPK. Setnov mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK ke PN Jaksel.

Gugatan praperadilan Setnov teregister dalam Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, ada 6 petitum yang dimasukan dalam permohonan gugatannya.

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Setnov yang dikeluarkan oleh KPK selaku termohon berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017, perihal ‘Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan’ dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-56/01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

4. Memerintahkan KPK untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setnov sejak putusan dalam perkara ini diucapkan, dalam hal dilakukan pencekalan terhadap Setnov.

5. Memerintahkan KPK untuk mengeluarkan Setnov dari tahanan apabila Setnov berada di dalam tahanan sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.

6. Menyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang telah dikeluarkan oleh TERMOHON terhadap SETYA NOVANTO (PEMOHON).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...