Sabtu, 18 November 2017 | 21.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Belum Ada Tawaran yang Sesuai, Waskita Tunda Divestasi 10 Jalan Tol

Belum Ada Tawaran yang Sesuai, Waskita Tunda Divestasi 10 Jalan Tol

Reporter : Sindi Violinda | Selasa, 12 September 2017 - 12:32 WIB

IMG-26142

Ruas tol Pajagan yang dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Foto KiniNews/Ardiansyah Fikri.

JAKARTA, kini.co.id – PT Waskita Karya Tbk (WSKT) menunda rencana divestasi 10 ruas jalan tol milik anak usahanya, PT Waskita Toll Road.

Penundaan tersebut lantaran dari sejumlah calon investor yang masuk berdasarkan penilaian manajemen belum ada tawaran yang sesuai dengan target perolehan dana.

Direktur Utama PT Waskita Karya M. Choliq mengatakan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi pendanaan proyek-proyek infrastruktur terutama jalan tol, Waskita dan Waskita Toll Road tetap berencana untuk melakukan divestasi ruas jalan tol dimaksud.

“Rencana divestasti masih tetap dilakukan, hanya ditunda untuk dikaji skemanya seperti apa,” kata dia dalam keterangan persnya, Selasa 912/9).

Seperti diketahui, sebelumnya WSKT akan mendivestasi 10 ruas tol yang terdiri dari beberapa paket. Paket pertama terdiri atas ruas tol dengan kepemilikan 100% oleh WSKT, yakni Kanci–Pejagan, Pejagan-Pemalang, dan Pasuruan-Probolinggo.

Paket kedua mencakup tol dengan kepemilikan 40% WSKT dan 60% JSMR, yakni ruas tol Batang-Semarang, Solo-Ngawi, dan Ngawi-Kertosono.

Paket ketiga dijual satu per satu. Ruas tol dalam paket ini antara lain, Kayuagung-Palembang-Betung, Becak Kayu dari Kalimalang, serta Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

Sebelumnya, dikabarkan ada 14 nama yang mengikuti tender. Beberapa diantaranya seperti Jasa Marga, Astratel, Rajawali, Macquarie Australia, serta beberapa perusahaan lain termasuk dari China dan Malaysia.

Divestasi itu dilakukan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana ekspansi WSKT yang mencapai Rp 120 triliun untuk beberapa tahun kedepan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...