Sabtu, 18 November 2017 | 20.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pengamat: RDP Jangan Jadi Ajang Sudutkan KPK

Pengamat: RDP Jangan Jadi Ajang Sudutkan KPK

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 12:37 WIB

IMG-26143

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

Jakarta, kini.co.id – Rapat dengar pendapat antara DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berlangsung sampai hari ini.

Pengamat sekaligus pakar politik Emrus Sihombing menilai bahwa pertemuan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

“Saya menilai terus terang rapat itu tidak akan menuntas masalah, tidak menggali suatu kasus, saya tidak setuju”. Ujar Emrus saat di hubungi oleh Kini.co.id Selasa (12/9).

Emrus juga mengatakan bahwa yang seharusnya di bahas adalah kasus kasus yang belum tuntas saat ini, dan jangan di jadikan ajang untuk menyudutkan KPK.

“Rapat itu hanya pada level yang bersifat general tidak membuka tata kelola, yang seharusnya di bahas itu kinerjanya bukan menghakimi KPK, DPR dan KPK itu kan sama sama mitra kerja”. Tegasnya

seperti diketahui Komisi III DPR RI memutuskan untuk melanjutkan kembali rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hari ini

Kemarin Senin (11/9) lima pimpinan lembaga antirasuah hadir dan mengikuti rapat mulai dari pukul 15.00 WIB sampai sekitar pukul 23.00 WIB.

Rapat sempat diskors pukul 17.30 WIB dan dilanjutkan pukul 19.30 WIB. Hampir sekitar enam jam anggota dewan mencecar komisioner KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang memimpin jalannya sidang, memutuskan bahwa rapat dilanjutkan kembali pukul 10.00 WIB hari ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...