Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sri Mulyani Minta APIP Jaga Integritas

Sri Mulyani Minta APIP Jaga Integritas

Reporter : Sindi Violinda | Selasa, 12 September 2017 - 15:24 WIB

IMG-26149

Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian atau Lembaga dan Daerah 2017, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9). KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian atau Lembaga (K/L) dan daerah kian diperkuat untuk mengawasi bendaharawan pemerintah yang memungut pajak.

Penguatan peranan ini diharapkan efektif dalam mendorong bendaharawan melaporkan setiap pajak yang dipungut dari belanja negara maupun belanja daerah.

“Peranan bendaharawan menjadi titik lemah pengumpulan pajak dari APBN dan APBD. Sebab, selama ini, ada bendaharawan yang tidak memahami aturan, tidak memahami transaksi keuangan, tidak menjalankan kewajiban untuk memotong pajak, atau bahkan ada yang mengetahui tetapi tidak melaporkan pajak yang telah dipungutnya,” kata Sri dalam Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian atau Lembaga dan Daerah 2017, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/9).

Dikatakannya, kontribusi penerimaan pajak yang bersumber dari belanja APBN dan APBD yang masih sangat minim. Disebutkannya di tahun 2015, APBN hanya menghasilkan penerimaan pajak Rp 84 triliun saja.

Sementara di tahun 2016, APBN hanya menghasilkan penerimaan pajak Rp 86 triliun. Padahal, jumlah belanja negara dan daerah setiap tahunnya selalu meningkat.

Menurut Sri rendahnya kemampuan dan kepatuhan bendaharawan menyebabkan petugas pajak di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) harus mengeluarkan energi, perhatian, dan waktu yang besar untuk mengawasai pajak-pajak pada belanja APBN dan APBD, bukannya melakukan ekstensifikasi di luar APBN.

“Kepatuhan (bendaharawan) membutuhkan peranan APIP untuk bisa mengawasi. Dan ini merupakan tugas yang sulit dari APIP karena begitu ada di dalam, teman-temannya yang diawasi akan mengatakan sesama teman kok begitu, kita kan dulu sama-sama, satu sekolah, satu kamar, masa kamu sekarang ngawasi saya kayak gitu sudah lah kita kan teman‎,” tambanhya.

Sementara itu Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Sumiyati mengatakan, penguatan APIP bisa dilakukan melalui beberapa jalur, utamanya dibina oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Di bidang perpajakan dan pengawasan APBN sendiri, penguatan APIP dilakukan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

“Kami akan gunakan semua instansi yang ada tetapi masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda,” kata Sumiyati.

Saat ini, kata dia total APIP cukup banyak. Dari total 540 pemerintah daerah, jumlah APIP bisa mencapai 20-30 orang untuk setiap pemerintah daerah. Jumlah itu juga belum termasuk APIP di pemerintah pusat. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...