Sabtu, 18 November 2017 | 20.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>MKD akan selidiki kasus Victor ke NTT

MKD akan selidiki kasus Victor ke NTT

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 16:35 WIB

IMG-26154

Anggota MKD DPR, Agung Widyantoro. Foto Humas DPR

JAKARTA, kini.co.id – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Bareskrim Mabes Polri telah berkoordinasi untuk kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang juga anggota komisi I DPR Victor Laiskodat. ‎

Anggota MKD DPR Agung Widyantoro mengatakan, koordinasi ini merupakan tugas dan kewenangan MKD untuk menyelidiki pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR agar tidak tumpang tindih dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

“Sepanjang terkait ada persoalan-persoalan unsur perbuatan pidana kami melakukan koordinasi dengan lembaga terkait,” ujar Agung Widyantoro di saat dihubungi, (12/9).

Lebih lanjut Agung mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya setelah bertemu dengan Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Antam Novambar, ada 6 laporan dari partai Gerindra, PKS, PAN dan beberapa Ormas terhadap Victor Laiskodat terkait pidatonya di Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus lalu.

Pidato Victor di NTT tersebut pun viral di dunia maya. Dalam video tersebut, Victor diduga menyebutkan ada empat partai yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang diduga mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas

Sementara laporan yang diterima MKD terkait kasus Victor Laiskodat berasal dari PKS dan Gerakan Pemuda Demokrat.

“Tetapi pada intinya baru pada proses penyelidikan,” katanya.

Menurut anggota komisi II DPR ini, kasus Victor di Bareskrim sudah ada tindaklanjut. Namun, sebutnya, ‎beberapa informasi banyak mengalami berbagai hambatan dan kendala.

“Diantaranya para pelapor ketika diminta keterangan tidak pro aktif, sehingga ketika diminta bukti dan saksi itu tidak segera dipenuhi. Sehingga Bareskrim bersifat menunggu dari mereka (pelapor),” paparnya.

Tindaklanjut dari koordinasi dengan Bareskrim ini, Agung mengatakan pihaknya pekan depan akan melakukan rapat internal untuk memutuskan apakah Victor Laiskodat‎ perlu dipanggil atau tidak.

“Ya hasil koordinasi dengan Bareskrim nanti akan laporkan ke rapat internal baru nanti akan putuskan memanggil Victor,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Agung, pihaknya juga akan melakukan penyelidikan ke tempat terjadi pidato Victor tersebut di NTT.

‎”Ya minggu depan internal. Jika perlu MKD akan lakukan penyelidikan ke tempat waktu statement dilakukan, termasuk juga memanggil para pihak di NTT,” pungkas politisi Partai Golkar ini.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...