Rabu, 20 September 2017 | 19.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Diduga ada saksi palsu, sidang kasus bentrok geng motor dan warga Jatiwaringin ditunda

Diduga ada saksi palsu, sidang kasus bentrok geng motor dan warga Jatiwaringin ditunda

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 12 September 2017 - 17:03 WIB

IMG-26158

Para terdakwa kasus bentrokan geng motor dengan warga Jatiwaringin di PN Jakarta Timur, Selasa (12/9). KiniNews/Istimewa.

JAKARTA, kini.co.id – Sidang lanjutan kasus bentrok geng motor versus warga Jatiwaringin, Bekasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (12/9) siang ditunda.

Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi itu ditunda lantaran para saksi tak ada yang hadir.

Jaksa penuntut umum (JPU) Teguh Harianto mengatakan sudah melakukan pemanggilan kepada para saksi.

“Ada lima saksi yang sudah dipanggil, namun sampai siang ini belum ada yang hadir,” kata Teguh kepada majelis hakim.

Teguh meminta kepada majelis untuk menunda sidang sampai pekan depan. “Saya akan panggil lagi,” kata Teguh.

Majelis Hakim menyetujui permintaan itu. Dan memutuskan menunda sidang hingga pekan depan.

Kuasa Hukum terdakwa, Riesqi Rahmadiansyah, mengatakan ada kemungkinan para saksi tidak akan pernah hadir dalam sidang kasus ini.

Ia menduga lima saksi yang dihadirkan pihak JPU adalah saksi palsu.

“Ada kemungkinan saksi saksi ini saksi palsu. Kita tunggu saja sampai tiga kali pemanggilan,” kata Riesqi.

Untuk itu, kata Riesqi pihaknya tengah mengumpulkan sejumlah bukti bukti, jika sudah lengkap akan membuat laporan ke Mabes Polri.

Dijelaskannya, dugaan lima saksi yang akan dihadirkan itu palsu, karena masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara tidak mengenalnya.

Selain itu, dalam keterangan yang tertuang di berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian lima saksi itu bertentangan dengan saksi lainnya.

Dalam berita acara pemeriksaan kepolisian, ke lima saksi yang rencananya dihadirkan adalah para pedagang kaki lima yang biasa mangkal di sekitar tempat kejadian perkara.

Namun, di tempat itu tidak ada pedagang kaki lima yang dimaksud.

Dalam sidang pekan lalu, beberapa saksi mengatakan saat kejadian pengeroyokan terjadi, tidak melihat adanya pedagang yang sedang mangkal. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...