Rabu, 20 September 2017 | 19.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Atasi masalah TKI, Irma: Butuh solusi konstruktif

Atasi masalah TKI, Irma: Butuh solusi konstruktif

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 19:39 WIB

IMG-26162

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani memberikan keynote speech di acara seminar bertajuk Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa, (12/9). KiniNews/Istimewa.

JAKARTA, kini.co.id – Sangat sering terjadi gap kebijakan seputar tenaga kerja di luar negeri. Di satu sisi, negara yang memerlukan TKI (demander) menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan supplier.

Sementara di sisi lain, format kebijakan yang dirumuskan untuk kepentingan TKI juga tidak tepat dengan format kebijakan negara demander.

Oleh karena itu di perlukan titik temu kebijakan sebagai solusi konstruktif bagi dua belah pihak, sekaligus bagi kepentingan angkatan kerja itu sendiri.

“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Kebijakan ini harus dibenahi,” ujar Irma Suryani usai memberikan keynote speech di acara seminar bertajuk Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa, (12/9).

Selain itu, Irma melanjutkan, untuk bisa menanggulangi TKI ilegal dibutuhkan kerja sama yang komprehensif antar BNP2TKI, Disnaker, Kemenlu, TNI, Kepolisian dam Imigrasi.

“Nah, tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau lima institusi ini tidak bersama-sama, saya kira sulit di selesaikan yang namanya TKI ilegal itu,” tegasnya.

Irma yang anggota Komisi IX DPR ini mengatakan, masalah klasik tenaga kerja kita tidak pernah selesai akibat tidak adanya terobosan kebijakan dari Kemenaker dan BNP2TKI.

“Tidak ada terobosan sama sekali dari Kemenaker. Harusnya koordinasi dong, datang ke presiden minta anggarannya. Nah, kalau programnya bisa dipertanggungjawabkan saya yakin presiden kasih. Jangan programnya itu copy paste dari tahun ke tahun,” ucapnya.

Menurut Irma, harus ada komitmen bersama untuk memperbaiki semua persoalan yang ada. Dia berharap, RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah dapat mengupas tuntas persoalan tenaga kerja kita di masa akan datang.

“Itulah mengapa seminar ini diadakan”, tutup Irma.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...