Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Soal ‘obstuction of justice’ Ketua KPK minta maaf

Soal ‘obstuction of justice’ Ketua KPK minta maaf

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 19:43 WIB

IMG-26164

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9). ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari.

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan maaf kepada anggota Komisi III DPR terkait pernyataannya yang akan mengenakan pasal obstuction of justice atau menghalang-halangi proses penyidikan kepada Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK.

“Pertama ditanyakan Pak Junimart Girsang menghalang-halangi penyidikan, saya mohon maaf perkataan itu menyinggung, mengancam baik di Komisi III DPR dan Pansus Angket,” kata Agus Rahadjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III di Gedung Parlemen DPR, Senayan Jakarta, Jakarta, (12/9).

Dikatakan, dirinya tidak mengancam, tapi pernyataannya itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan dan mempelajari, serta juga menyadari bahwa obstuction of justice itu tidak pada lembaga melainkan seseorang.

Menurut Agus, pihaknya sudah melakukan pada dua orang yang menghalangi penyidikan-penyidikan kasus korupsi salah satunya kepada Muchtar Effendi.

“Kemudian kami juga sudah menangani kasus Akil Mochtar kepada Muchtar Effendi dan kedua Markus Mari. Kami tujuannya bukan untuk lembaga apalagi kepada Pansus karena Pansus kewenangan kepada negara.”

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan pernyataan obstraction of justice datang dari pimpinan lembaga penegak hukum sehingga memiliki implikasi.

Masinton mengatakan belum ada di Indonesia ada orang yang melaksanakan tugas institusi diancam oleh satu institusi sehingga jangan asal berbicara.

“Kenapa saya datang ke KPK membawa koper karena itu wujud protes kalau saya salah tangkap tidak perlu di gertak karena kalau memiliki landasan hukum yang kuat tangkap disitulah ketegasan kita jangan diancam,” demikian Masinton Pasaribu. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...