Selasa, 21 November 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Irma: Perlindungan TKI harus perhatikan aspek kemanusiaan

Irma: Perlindungan TKI harus perhatikan aspek kemanusiaan

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 20:42 WIB

IMG-26168

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani usai menjadi keynote speech di acara seminar bertajuk Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa, (12/9). KiniNews/Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Diperlukan rumusan kebijakan yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak terkait tenaga kerja di luar negeri. Selain itu, spektrum kebijakannya juga jangan hanya berdimensi ekonomi saja, tapi harus mencakup aspek kemanusiaan.

“Aspek perlindungan kemanusiaan bagi angkatan kerja haruslah dipersiapkan sedemikian rupa, mulai dari kebijakan yang dibuat pemerintah, sampai pada regulasi yang harus ditaati oleh perusahaan tenaga kerja,” kata anggota Komisi IX Irma Suryani Chaniago saat membuka seminar bertema Nestapa Angkatan TKI di Negeri Rantau: Urgensi Perlindungan Hukum Politik, Selasa (12/9), di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Irma juga mengingatkan agar pemerintah ikut mereview format perjanjian angkatan kerja dengan para pihak yang mempekerjakan.

Untuk diketahui, DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). RUU PPILN ini merupakan inisiatif DPR yang rencananya akan menggantikan UU No 39 Tahun 2004.

Seminar tersebut merupakan upaya memberikan masukan yang komprehensip terhadap RUU PPILN.

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain Hermono Sekretaris Utama BNP2TKI, Raden Soes Hindharno Direktur PTKLN Kemenaker, Muhammad Iqbal Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, dan Timbul Siregar Ketua Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...