Sabtu, 18 November 2017 | 21.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Potong gaji anggotanya, Fraksi PKS kumpulkan Rp250 juta untuk Rohingya

Potong gaji anggotanya, Fraksi PKS kumpulkan Rp250 juta untuk Rohingya

Reporter : Bayu Putra | Selasa, 12 September 2017 - 21:40 WIB

IMG-26171

Ketua Fraksi PPKS Jazuli Juwaini (kiri) menyerahkan secara simbolis sumbangan kepada Ketua Crisis Center PKS untuk Rohingya Sukamta (kanan) hasil potongan gaji anggotanya, Selasa (12/9). Foto Humas Fraksi PKS.

JAKARTA, kini.co.id – Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap muslim Rohingya, Fraksi PKS mampu mengumpulkan dana sebesar Rp250 juta dari hasil memotong gaji yang diterima anggotanya untuk disisihkan bagi Rohingya.

Selanjutnya secara simbolik dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Crisis Center PKS for Rohingya (CC4R) yang diterima langsung oleh Ketua CC4R, Sukamta, di Ruang Pleno Fraksi PKS, Selasa (12/9).

“Hari ini kita menyerahkan secara simbolik sumbangan anggota Fraksi PKS dari hasil pemotongan gaji sebesar 250 juta kepada Crisis Center PKS Untuk Rohingya. Jumlah ini baru awal karena akan terus bertambah melibatkan seluruh keluarga besar Fraksi PKS, termasuk para pegawai dan staf,” kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

Ia menjelaskan bahwa kepedulian terhadap Rohingya merupakan panggilan tanggung jawab kemanusiaan keluarga besar Fraksi PKS kepada sesama manusia yang hari ini ternista di belahan dunia yang disebut Rohingya.

“Kita tidak bisa diam melihat saudara-saudara kita menderita, dibunuh dan disiksa, serta terusir dari negaranya. Kita marah, mengutuk keras, dan mendesak penghentian kekerasan sambari secara kongkrit mengirimkan bantuan materi kepada mereka,” tuturnya.

Fraksi PKS, kata Jazuli, konsen terhadap penyelamatan warga etnis Rohingya. Untuk itu, Fraksi terus mendorong Pemerintah melakukan langkah diplomasi yang efektif, dan sejauh ini hal itu sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesi Retno Marsudi.

“Fraksi PKS mengapresiasi langkah Menlu Retno Marsudi yang melakukan diplomasi langsung ke Myanmar. Semoga direspon serius dengan penghentiaan kekerasan dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan,” ucapnya.

Selain itu juga pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR ini mengapresiasi kepedulian luar biasa yang ditunjukkan oleh rakyat Indonesia kepada Rohingya. Inilah karakter asli bangsa Indonesia yang cinta perdamaian, antikekerasan, dan peduli pada kemanusiaan.

Dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan salah satu tujuan bernegara, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Kita berbesar hati dan mengapresiasi rakyat Indonesia atas kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan yang luar biasa. Kolaborasi kemanusiaan antar berbagai elemen bangsa dan Pemerintah ini diyakini akan menjadi berkah tersendiri bagi bangsa kita,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...