Rabu, 20 September 2017 | 19.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Tak Ingin Satupun Wewenang KPK Dihilangkan

Jokowi Tak Ingin Satupun Wewenang KPK Dihilangkan

Reporter : Fauzan | Rabu, 13 September 2017 - 10:17 WIB

IMG-26186

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Di tengah upayanya memberantas korupsi dan menjerat pejabat negara yang terlibat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyatanya masih dihantui protes, kritik hingga upaya pelemahan.

Mulai dari mengurangi, membatasi hingga menghapus wewenang KPK diusulkan berbagai pihak.

Seperti permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengalihkan tuntutan KPK ke Kejaksaan.

Menjawab itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan Presiden Jokowi telah menyatakan sikap tak akan mengurangi satupun kewenangan KPK.

Bahkan Jokowi mengajak semua pihak untuk membuat lembaga antirasuah itu semakin kuat dan lebih baik lagi.

“Tidak ada keinginan dari Presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” ujar Pramono Anung.

Adapun hal-hal yang bisa diubah dan diperbaiki, menurut Jokowi, adalah yang bersifat administratif.

“Seperti kita ketahui saat peresmian jalan tol di Mojokerto, Jombang, Presiden menyampaikan kita semua berkewajiban menjaga KPK agar KPK tetap baik, kuat dan tentunya kalau ada kekurangan hal yang bersifat manajerial, hal yang bersifat administratif itu lah yang dilakukan perbaikan,” ucapnya lagi.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo yang mengusulkan agar fungsi penuntuan tindak pidana korupsi (tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke Korps Adhyaksa.

Selain itu, kini DPR sedang merancang RUU terkait penyadapan. Dimana KPK nantinya tidak berhak melakukan penyadapan tanpa izin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...