Selasa, 21 November 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Tak Ingin Satupun Wewenang KPK Dihilangkan

Jokowi Tak Ingin Satupun Wewenang KPK Dihilangkan

Reporter : Fauzan | Rabu, 13 September 2017 - 10:17 WIB

IMG-26186

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Di tengah upayanya memberantas korupsi dan menjerat pejabat negara yang terlibat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nyatanya masih dihantui protes, kritik hingga upaya pelemahan.

Mulai dari mengurangi, membatasi hingga menghapus wewenang KPK diusulkan berbagai pihak.

Seperti permintaan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengalihkan tuntutan KPK ke Kejaksaan.

Menjawab itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan Presiden Jokowi telah menyatakan sikap tak akan mengurangi satupun kewenangan KPK.

Bahkan Jokowi mengajak semua pihak untuk membuat lembaga antirasuah itu semakin kuat dan lebih baik lagi.

“Tidak ada keinginan dari Presiden untuk mengurangi kewenangan KPK,” ujar Pramono Anung.

Adapun hal-hal yang bisa diubah dan diperbaiki, menurut Jokowi, adalah yang bersifat administratif.

“Seperti kita ketahui saat peresmian jalan tol di Mojokerto, Jombang, Presiden menyampaikan kita semua berkewajiban menjaga KPK agar KPK tetap baik, kuat dan tentunya kalau ada kekurangan hal yang bersifat manajerial, hal yang bersifat administratif itu lah yang dilakukan perbaikan,” ucapnya lagi.

Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo yang mengusulkan agar fungsi penuntuan tindak pidana korupsi (tipikor) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke Korps Adhyaksa.

Selain itu, kini DPR sedang merancang RUU terkait penyadapan. Dimana KPK nantinya tidak berhak melakukan penyadapan tanpa izin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...