Selasa, 21 November 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK perpanjang penahanan tersangka kasus Ditjen Hubla

KPK perpanjang penahanan tersangka kasus Ditjen Hubla

Reporter : Fadilah | Rabu, 13 September 2017 - 12:44 WIB

IMG-26192

Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono berada di dalam mobil usai menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, Jumat (25/8) dini hari.ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan dua tersangka suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktur Jenderal Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan tahun 2016-2017, diperpanjang KPK.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

“Terhadap tersangka Antonius Tonny Budiono dan Adiputra Kurniawan dilakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan dari 13 September hingga 22 Oktober 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (13/9)

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas yang ditemukan saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny Budiono.

“Kami juga masih mendalami keterangan dari para tersangka dan saksi terkait kasus tersebut. Kami juga mengkonfirmasi hasil dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya,” kata Febri.

KPK sebelumnua juga mengamankan sejumlah uang dalam tas dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam operasi tangkap tangan terhadap Tonny pada 23-24 Agustus 2017.

Uang yang ditemukan KPK di kediaman Tonny, Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Jumlah total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp20 miliar.

Uang tersebut diduga terkait pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam operasi tangkap tangan kali ini karena penyerahan uang dalam bentuk kartu ATM.

Dalam rekening dibuka oleh pemberi suap dengan menggunakan nama pihak lain atau diduga fiktif selanjutnya pemberi menyerahkan ATM pada pihak penerima.

Kemudian pemberi menyetorkan sejumlah uang pada rekening tersebut karena bertahap dan penerima suap menggunakan ATM dalam berbagai transaksi.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...