Rabu, 20 September 2017 | 19.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK perpanjang penahanan tersangka kasus Ditjen Hubla

KPK perpanjang penahanan tersangka kasus Ditjen Hubla

Reporter : Fadilah | Rabu, 13 September 2017 - 12:44 WIB

IMG-26192

Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono berada di dalam mobil usai menjalani pemeriksaan, di KPK, Jakarta, Jumat (25/8) dini hari.ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKARTA, kini.co.id – Penahanan dua tersangka suap perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Direktur Jenderal Hubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan tahun 2016-2017, diperpanjang KPK.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan nonaktif Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan sebagai tersangka.

“Terhadap tersangka Antonius Tonny Budiono dan Adiputra Kurniawan dilakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan dari 13 September hingga 22 Oktober 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi awak media di Jakarta, Rabu (13/9)

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami soal sumber dan aliran dana yang terdapat pada 33 tas yang ditemukan saat operasi tangkap tangan terhadap Tonny Budiono.

“Kami juga masih mendalami keterangan dari para tersangka dan saksi terkait kasus tersebut. Kami juga mengkonfirmasi hasil dari penggeledahan yang telah dilakukan sebelumnya,” kata Febri.

KPK sebelumnua juga mengamankan sejumlah uang dalam tas dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam operasi tangkap tangan terhadap Tonny pada 23-24 Agustus 2017.

Uang yang ditemukan KPK di kediaman Tonny, Mess Perwira Ditjen Hubla, yaitu 479.700 dolar AS, 660.249 dolar Singapura, 15.540 poundsterling, 50.000 dong Vietnam, 4.200 euro, dan 11.212 ringgit Malaysia. Sementara, dalam mata uang rupiah sekitar Rp5,7 miliar.

Jumlah total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp20 miliar.

Uang tersebut diduga terkait pekerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam operasi tangkap tangan kali ini karena penyerahan uang dalam bentuk kartu ATM.

Dalam rekening dibuka oleh pemberi suap dengan menggunakan nama pihak lain atau diduga fiktif selanjutnya pemberi menyerahkan ATM pada pihak penerima.

Kemudian pemberi menyetorkan sejumlah uang pada rekening tersebut karena bertahap dan penerima suap menggunakan ATM dalam berbagai transaksi.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...