Senin, 20 November 2017 | 20.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 13:40 WIB

IMG-26196

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA kena gangguan satelit telkom 1. Foto KiniNews.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia segera menyusun kebijakan satelit nasional.

Sejalan dengan hal itu, Sukamta juga mengapresiasi kerja keras PT Telkom Indonesia (Tbk) yang berhasil memulihkan konektivitas ribuan ATM pascagangguan pada Satelit Telkom-1.

“Kita perlu memberi apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit 2 pekan lalu. Itu artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Sejalan dengan hal itu, Sukamta menilai sudah saatnya Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh.

Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan, kebijakan satelit nasional akan mengatur tentang kepemilikan orbit Indonesia, industri satelit, serta kepemilikan dan layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan terhadap negara lain dapat diminimalisasi.

“Kita ingin ada kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” katanya.

Sementara itu, menyinggung slot orbit satelit, Sukamta menegaskan, pemerintah harus melakukan langkah pengamanan. Yang paling mendesak, lanjut dia, adalah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur.

“Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat, bisa lepas orbit ini,” tambahnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...