Rabu, 20 September 2017 | 19.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 13:40 WIB

IMG-26196

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA kena gangguan satelit telkom 1. Foto KiniNews.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia segera menyusun kebijakan satelit nasional.

Sejalan dengan hal itu, Sukamta juga mengapresiasi kerja keras PT Telkom Indonesia (Tbk) yang berhasil memulihkan konektivitas ribuan ATM pascagangguan pada Satelit Telkom-1.

“Kita perlu memberi apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit 2 pekan lalu. Itu artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Sejalan dengan hal itu, Sukamta menilai sudah saatnya Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh.

Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan, kebijakan satelit nasional akan mengatur tentang kepemilikan orbit Indonesia, industri satelit, serta kepemilikan dan layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan terhadap negara lain dapat diminimalisasi.

“Kita ingin ada kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” katanya.

Sementara itu, menyinggung slot orbit satelit, Sukamta menegaskan, pemerintah harus melakukan langkah pengamanan. Yang paling mendesak, lanjut dia, adalah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur.

“Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat, bisa lepas orbit ini,” tambahnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...