Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

DPR Minta Pemerintah Susun Kebijakan Satelit Nasional

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 13:40 WIB

IMG-26196

Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA kena gangguan satelit telkom 1. Foto KiniNews.

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi I DPR Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia segera menyusun kebijakan satelit nasional.

Sejalan dengan hal itu, Sukamta juga mengapresiasi kerja keras PT Telkom Indonesia (Tbk) yang berhasil memulihkan konektivitas ribuan ATM pascagangguan pada Satelit Telkom-1.

“Kita perlu memberi apresiasi kepada Telkom yang telah bekerja untuk memulihkan ribuan ATM dan konektivitas yang sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit 2 pekan lalu. Itu artinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9).

Sejalan dengan hal itu, Sukamta menilai sudah saatnya Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh.

Ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga atau sampai ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.

Sekretaris Fraksi PKS ini menambahkan, kebijakan satelit nasional akan mengatur tentang kepemilikan orbit Indonesia, industri satelit, serta kepemilikan dan layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan terhadap negara lain dapat diminimalisasi.

“Kita ingin ada kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” katanya.

Sementara itu, menyinggung slot orbit satelit, Sukamta menegaskan, pemerintah harus melakukan langkah pengamanan. Yang paling mendesak, lanjut dia, adalah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur.

“Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat, bisa lepas orbit ini,” tambahnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...