Senin, 20 November 2017 | 20.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jonan pamer kinerja 10 bulan di Kementrian ESDM

Jonan pamer kinerja 10 bulan di Kementrian ESDM

Reporter : Sindi Violinda | Rabu, 13 September 2017 - 13:45 WIB

IMG-26197

Ignasius Jonan dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9). KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Hingga tahun 2019 mendatang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sesumbar akan mampu menambah proyek pembangkit listrik berbasis nergi baru terbarukan (EBT) sebesar 3.000 Megawatt (MW).

Jonan menyebutkan jika hal itu masih diberikan kesempatan menjabat sebagai Menteri ESDM sampai tahun 2019.

“Kalau saya diberikan sampai 2019 mungkin 3.000 MW bisa jalan,” terangnya dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9).

Jonan juga menyatakan selama dirinya 10 bulan di Kementrian ESDM, sudah ada sekitar 700 MW pembangkit EBT yang ditandatangani ditambah 300 MW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sudah dan sedang dalam tahap menuju operasi.

“Saya rasa dari pendahulunya saya tidak bisa 700 MW dalam 10 bulan,” klaimnya.

Sesuai arahan Presiden, kata dia, Kementerian ESDM pun terus mendorong peningkatan EBT hingga 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Namun, hal itu turut disertai dengan catatan bahwa harganya harus terjangkau.

“Kalau baca di Rencana Umum Energi Nasiona (RUEN) atau Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemenuhan itu harus dengan tingkat keekonomian yang bisa dijangkau. Jadi, kalimat terjangkau juga tidak boleh ditinggal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Jonan menanda tangani beberapa kesepakatan terkait pengembangan EBTKE dengan sejumlah steakholder seperti Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), UI, UGM, ITB, serta dengan China National Petroleum Corporation.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...