Rabu, 20 September 2017 | 19.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Jonan pamer kinerja 10 bulan di Kementrian ESDM

Jonan pamer kinerja 10 bulan di Kementrian ESDM

Reporter : Sindi Violinda | Rabu, 13 September 2017 - 13:45 WIB

IMG-26197

Ignasius Jonan dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9). KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Hingga tahun 2019 mendatang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sesumbar akan mampu menambah proyek pembangkit listrik berbasis nergi baru terbarukan (EBT) sebesar 3.000 Megawatt (MW).

Jonan menyebutkan jika hal itu masih diberikan kesempatan menjabat sebagai Menteri ESDM sampai tahun 2019.

“Kalau saya diberikan sampai 2019 mungkin 3.000 MW bisa jalan,” terangnya dalam pembukaan IndoEBTKE ConEx 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (13/9).

Jonan juga menyatakan selama dirinya 10 bulan di Kementrian ESDM, sudah ada sekitar 700 MW pembangkit EBT yang ditandatangani ditambah 300 MW Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang sudah dan sedang dalam tahap menuju operasi.

“Saya rasa dari pendahulunya saya tidak bisa 700 MW dalam 10 bulan,” klaimnya.

Sesuai arahan Presiden, kata dia, Kementerian ESDM pun terus mendorong peningkatan EBT hingga 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Namun, hal itu turut disertai dengan catatan bahwa harganya harus terjangkau.

“Kalau baca di Rencana Umum Energi Nasiona (RUEN) atau Kebijakan Energi Nasional (KEN), pemenuhan itu harus dengan tingkat keekonomian yang bisa dijangkau. Jadi, kalimat terjangkau juga tidak boleh ditinggal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Jonan menanda tangani beberapa kesepakatan terkait pengembangan EBTKE dengan sejumlah steakholder seperti Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), UI, UGM, ITB, serta dengan China National Petroleum Corporation.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...