Sabtu, 20 Januari 2018 | 09.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Fadli Zon Tandatangani Penangguhan Pemeriksaan Setnov

Fadli Zon Tandatangani Penangguhan Pemeriksaan Setnov

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 14:27 WIB

IMG-26203

Fadli Zon. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui dirinya yang menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia juga menegaskan, permohonan tersebut atas permintaan Novanto.

Dalam suratnya, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta KPK menghormati praperadilan yang diajukan Novanto.

Surat tersebut juga meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Novanto dalam kasus korupsi e-KTP selama praperadilan berjalan.

Fadli menyatakan, permohonan itu atas permintaan langsung dari Novanto sebagai masyarakat. Dia juga mengakui bahwa dirinya yang menandatangani surat itu.

“Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan asprasi saja. Jadi permintaan Novanto,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,(14/9).

Fadli berkilah persetujuan DPR atas permintaan Novanto itu adalah wajar.

“Sebagaimana halnya di masyarakat juga banyak permintaan semacam itu dan kalau dikirim itu tetap sesuai aturan dan UU yang berlaku. Sebagai permintaan meneruskan, istilahnya itu,” kata Fadli.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, semua pimpinan sudah mengetahui surat permintaan itu.

Sesuai bidang, dirinyalah yang harus menandatangani surat tersebut.

“Ya, sesuai bidangnya saja. Diketahui. Meneruskan, meneruskan. Suratnya juga dibacakan,” tandasnya.

diketahui Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hani Tahapsari pada Selasa (12/9/2017) menyampaikan surat ke KPK berisi permintaan agar lembaga itu menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik.

“Ada surat dari pimpinan DPR yang poin pentingnya sebagai bahan pertimbangan lain KPK agar menghormati proses praperadilan yang diajukan,” katanya di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Dalam surat tersebut, pemimpin DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum dan meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...