Senin, 20 November 2017 | 20.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>MAKI laporkan Fadli Zon ke MKD

MAKI laporkan Fadli Zon ke MKD

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 14:32 WIB

IMG-26204

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Kininews/Istimewa

JAKARTA, kini.co.id – Surat permintaan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP kepada KPK yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon berbuntut panjang.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), melaporkan anak buah Prabowo Subianto itu karena diduga melanggar kode etik karena menulis surat kepada KPK yang berisi permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto.

“Dugaan pelanggaran adalah menyalahgunakan wewenang, melakukan intervensi proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut tidak patut dan merendahkan harkat martabat lembaga DPR,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Rabu (13/9).

Sebelumnya, Fadli Zon mengakui menandatangani surat yang dikirim untuk menunda pemeriksaan Novanto sampai ada putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan ketua umum Partai Golkar itu.

Surat permintan itu diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke kantor KPK, Selasa (12 /9) kemarin.

Fadli menyatakan, permohonan itu atas permintaan langsung dari Novanto sebagai masyarakat. Dia juga mengakui bahwa dirinya yang menandatangani surat itu.

“Mungkin aspirasi saja. Surat aspirasi. Ya meneruskan asprasi saja. Jadi permintaan Novanto,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,(14/9).

Fadli berkilah persetujuan DPR atas permintaan Novanto itu adalah wajar.

“Sebagaimana halnya di masyarakat juga banyak permintaan semacam itu dan kalau dikirim itu tetap sesuai aturan dan UU yang berlaku. Sebagai permintaan meneruskan, istilahnya itu,” kata Fadli.

Politisi Gerindra ini juga mengatakan, semua pimpinan sudah mengetahui surat permintaan itu. Sesuai bidang, dirinyalah yang harus menandatangani surat tersebut.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...