Selasa, 21 November 2017 | 00.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Gusdur dan politik Tionghoa

Gusdur dan politik Tionghoa

Rabu, 13 September 2017 - 15:43 WIB

IMG-26213

(Almarhum) KH Abdurrahman Wahid. Foto Istimewa

kini.co.id – Selain Bung Karno dan Pak Harto, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal sebagai Presiden Indonesia yang lihai dalam strategi politik menghadapi kawan apalagi lawan. Bahan saking lihainya, mereka tidak merasa sedang “termakan” oleh strategi politik Gus Dur. Seperti ketika Gus Dur mensahkan Konghuchu sebagai agama resmi keenam, dimana waktu itu cukup mengejutkan para pengamat politik dan keagamaan di Indonesia.

Pasalnya, pasca meletusnya G30S/PKI tahun 1965, Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Suharto membatasi aktivitas golongan Tionghoa di Indonesia termasuk di bidang politik, pendidikan, sosial dan budaya. Hanya di bidang ekonomi mereka masih diizinkan untuk bergerak, sehingga dampaknya sekarang mereka menjadi para pegusaha kaya raya.

Dimana waktu itu golongan minoritas Tionghoa di Indonesia masih banyak yang berkiblat ke Beijing, sehingga dianggap sebagai kolaborator Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin DN Aidit. Apalagi PM China, Chou En Lai pernah mengusulkan dibentuknya angkatan kelima yang terdiri dari 100.000 buruh dan tani untuk dipersenjatai sebagai tandingan ABRI/TNI dan disetujui DN Aidit.

Pasca G30S/PKI, banyak sekolah Tionghoa yang ditutup pemerintah Orba dan kebudayaan Tionghoa dilarang, sehingga mereka kebingungan akan kemana mensekolahkan anak-anaknya. Kalau ke sekolah negeri jelas tidak mungkin, karena sudah dicap sebagai musuh negara.

Apalagi ke sekolah Islam jelas mustahil, karena mereka mayoritas penganut Konghuchu sementara umat Islam menjadi musuh utama PKI. Maka satu-satunya jalan adalah mensekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Kristen dan Katolik yang mau menerima mereka. Sementara Konghuchu belum diakui sebagai agama resmi negara, sehingga mereka juga kebingungan ketika akan membuat KTP ataupun nikah.

Maka sebagai dampaknya pasca G30S/PKI, ratusan ribu keturunan Tionghoa berpindah agama dari Khonghuchu ke Kristen atau Katolik, dari pergi ke Klenteng menjadi ke Gereja. Tidak hanya orang Tionghoa, para keluarga pribumi PKI yang kebanyakan Islam abangan juga sama murtad menjadi Kristen atau Katolik, sebab

mereka menganggap umat Islam sebagai musuh besar PKI. Sehingga pasca G30S/PKI, jumlah pemeluk Kristen dan Katolik bertambah 2 juta orang.

Seperti pernah dikisahkan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra ketika masih bertugas di Sekneg di era pemerintahan Orde Baru, Yusril bercerita mengenai pertemuannya dengan pak Harto: “Pak Harto pernah berkata kepada saya: “Sril, politik anti China pada awal Orde Baru itu ternyata keliru ya,” ujar Yusril menirukan ucapan Presiden Soeharto.

Menurut Yusril, adapun yang dimaksud pak Harto adalah dengan adanya politik anti China pada awal Pemerintahan Orde Baru, maka sangat menguntungkan golongan Kristen dan Katolik, sehingga sekarang mayoritas keturunan Tionghoa menjadi penganut Kristen atau Katolik, padahal sebelumnya mereka penganut Konghuchu.

Strategi Gus Dur

Baik sebelum atau setelah menjabat Presiden RI (1999-2001), Gus Dur memang dikenal sangat lihai dalam strategi politik. Saking hebatnya, sampai Presiden Suharto gagal ketika akan melengserkannya dari kursi Ketua Umum PBNU dalam Muktamar di Cipasung, Tasikmalaya tahun 1989 lalu. Memang waktu itu Gus Dur secara diam-diam mendapat dukungan dari mantan Pangab Jenderal TNI LB Moerdani yang baru saja dicopot pak Harto dari jabatannya, namun masih memiliki pengaruh kuat di kalangan ABRI/TNI.

Dalam menghadapi Kristenisasi yang semakin massif dan berbahaya, Gus Dur yang waktu itu menjabat Presiden RI mengeluarkan jurus politik “pendekar koh ping ho”, dimana secara mengejutkan Gus Dur tiba tiba mengakui Khonghuchu sebagai agama resmi negara keenam yang diakui di Indonesia selain Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Padahal sesungguhnya di daratan Cina, Konghuchu bukan agama tetapi aliran filsafat. Tidak hanya itu, Gus Dur menjadikan hari raya Tionghoa, Imlek sebagai hari libur nasional dan menghidupkan kembali bahasa dan kebudayaan Tionghoa yang sebelumnya dilarang Pemerintah Orde Baru. Presiden Gus Dur berharap orang Tionghoa yang telah memeluk Kristen dan Katolik kembali menjadikan Khonghuchu sebagai agamanya yang berasal dari warisan nenek moyangnya di daratan China.

Adapun yang aneh, justru para tokoh Kristen dan Katolik menolak keinginan Presiden Gus Dur dengan menjadikan Konghuchu sebagai agama resmi negara, bukannya para tokoh umat Islam Indonesia. Sebab mereka yang merasa paling dirugikan dengan strategi politik yang lihai dari Presiden Gus Dur tersebut.

Jadi sesungguhnya Presiden Gus Dur berusaha untuk menarik orang-orang Tionghoa yang mayoritas kaya raya itu kembali menjadi pemeluk agama Konghuchu dengan meninggalkan Kristen dan Katolik. Sebab sudah ratusan tahun mereka tinggal di Nusantara bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda, antara umat Islam dan keturunan Tionghoa selalu hidup rukun berdampingan secara damai. Bahkan salah seorang panglima militer paling terkemuka dalam sejarah China, Laksamana Cheng Ho, menjadi penganut Islam dan menyebarkan dakwah Islam dikalangan masyarakat keturunan Tionghoa di Nusantara. []

Penulis; Abdul Halim. Staf Peneliti pada The Community of Ideological Islamic Analyst CIIA)

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...