Selasa, 21 November 2017 | 00.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perubahan Prolegnas 2017 Disahkan DPR

Perubahan Prolegnas 2017 Disahkan DPR

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 15:59 WIB

IMG-26215

Rapat Paripurna DPR RI. (KiniNews/Dok)

JAKARTA, kini.co.id – Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas 2015-2017 disahkan DPR.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Apakah perubahan Prolegnas prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas tahun 2015-2019 dapat disetujui,” kata Agus.

Pertanyaan itu pun disetujui oleh seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu, kemudian Agus mengetuk palu sebagai tanda persetujuan perubahan Prolegnas tersebut.

Sebelum pengesahan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo memaparkan bahwa pihaknya bersama dengan DPD dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan rapat koordinasi evaluasi Prolegnas pada Senin (4/9).

Selain itu, kata Firman, hasil evaluasi Prolegnas termasuk menyepakati percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditangani Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga target prioritas diselesaikan tepat waktu.

“Hasil evaluasi Prolegnas 2017 adalah penyelesaian pembentukan UU oleh AKD tidak merata karena ada AKD yang menyelesaikan target RUU sesuai alokasi waktu namun ada yang belum menyelesaikan bahkan baru tahap penyusunan,” jelasnya.

Belum optimalnya pembahasan di AKD menurut Firman, karena disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait.

“Maka dari itu, untuk memaksimalkannya maka disepakati perubahan Prolegnas prioritas 2017 yaitu memasukkan tiga RUU dan satu RUU sebagai pengganti RUU yang ada dalam Prolegnas 2017,” kata Firman.

Firman menyebutkan, ketiga RUU itu adalah RUU tentang Sumber Daya Air yang merupakan usulan DPR; RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik; RUU tentang Konsultan Pajak. Dan satu RUU sebagai pengganti RUU yang ada dalam Prolegnas 2017 yaitu RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

“Dalam rapat koordinasi itu juga disepakati dua RUU masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015-2019 yaitu RUU tentang Permusikan dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...