Rabu, 20 September 2017 | 19.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Perubahan Prolegnas 2017 Disahkan DPR

Perubahan Prolegnas 2017 Disahkan DPR

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 15:59 WIB

IMG-26215

Rapat Paripurna DPR pengesahan perubahan Prolegnas prioritas 2017, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9). KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas 2015-2017 disahkan DPR.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9), dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.

Apakah perubahan Prolegnas prioritas tahun 2017 dan Prolegnas prioritas tahun 2015-2019 dapat disetujui,” kata Agus.

Pertanyaan itu pun disetujui oleh seluruh anggota DPR yang hadir dalam Rapat Paripurna itu, kemudian Agus mengetuk palu sebagai tanda persetujuan perubahan Prolegnas tersebut.

Sebelum pengesahan tersebut, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo memaparkan bahwa pihaknya bersama dengan DPD dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengadakan rapat koordinasi evaluasi Prolegnas pada Senin (4/9).

Selain itu, kata Firman, hasil evaluasi Prolegnas termasuk menyepakati percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditangani Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sehingga target prioritas diselesaikan tepat waktu.

“Hasil evaluasi Prolegnas 2017 adalah penyelesaian pembentukan UU oleh AKD tidak merata karena ada AKD yang menyelesaikan target RUU sesuai alokasi waktu namun ada yang belum menyelesaikan bahkan baru tahap penyusunan,” jelasnya.

Belum optimalnya pembahasan di AKD menurut Firman, karena disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait.

“Maka dari itu, untuk memaksimalkannya maka disepakati perubahan Prolegnas prioritas 2017 yaitu memasukkan tiga RUU dan satu RUU sebagai pengganti RUU yang ada dalam Prolegnas 2017,” kata Firman.

Firman menyebutkan, ketiga RUU itu adalah RUU tentang Sumber Daya Air yang merupakan usulan DPR; RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam dan Karya Elektronik; RUU tentang Konsultan Pajak. Dan satu RUU sebagai pengganti RUU yang ada dalam Prolegnas 2017 yaitu RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.

“Dalam rapat koordinasi itu juga disepakati dua RUU masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2015-2019 yaitu RUU tentang Permusikan dan RUU tentang Hak atas Tanah Adat,” pungkasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...