Rabu, 20 September 2017 | 20.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Minta KPK Mengusung Asas Praduga Tak Bersalah

DPR Minta KPK Mengusung Asas Praduga Tak Bersalah

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 16:21 WIB

IMG-26217

Gedung KPK baru (KiniNews/doc)

Jakarta, kini.co.id – Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta KPK menjaga proporsionalitas dan profesionalitasnya dalam menjalani prosedur hukum dan tetap menganut asas praduga tak bersalah.

Sisi proporsional itu harus dijaga, kata Nasir, agar semuanya tunduk pada pimpinan KPK. Sehingga, tidak ada lagi penyidik KPK yang berjalan sendiri tanpa instruksi dari pucuk pimpinan.

“Saya ingin ingatkan karena KPK dibentuk untuk meningkatkan daya guna. Saya berharap pimpinan memahami agar sejak pengaduan masyarakat (Dumas) sampai penuntutan tetap menjaga asas KPK,” kata Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/9).

Selain itu, Nasir juga menyinggung pemanggilan saksi oleh KPK yang terekspos ke publik. Ia mencontohkan, ada seorang kepala daerah merasa malu karena dipanggil KPK.

“Pengalaman beberapa orang yang dipanggil jadi saksi dan terekspos media itu anaknya malu, istrinya malu. Ada juga kepala daerah di Sumatera, saat dipanggil malu saat salat di masjid dekat rumahnya,” imbuhnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...