Rabu, 20 September 2017 | 19.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Tolak pelemahan KPK, SBY: Saya bukan anak kemarin sore

Tolak pelemahan KPK, SBY: Saya bukan anak kemarin sore

Reporter : Fadilah | Rabu, 13 September 2017 - 16:37 WIB

IMG-26219

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dalam diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9).KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan tetap konsisten mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya.

Dukungan terhadap KPK, kata SBY, tidak hanya saat kadernya aman dari jerat korupsi.

“Demokrat menolak pelemahan KPK. Saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik, kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apapun dalihnya kalau untuk melemahkan KPK rakyat tahu. Demokrat sekali lagi menolak. Apalagi kalau ada yang ingin membekukan,” kata SBY saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk ‘Sistem Integritas Politik’ di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Dikatakan SBY, meskipun Partai Demokrat kadernya sebagian juga terlibat korupsi, kami tetap konsisten. Ada atau tidak kadernya yang kena, kami konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK,”

SBY juga meminta jangan sampai karena kadernya aman, lalu mendukung habis-habisan KPK. Namun, ketika terkena kasus korupsi, malah berbuat sebaliknya.

“Jangan sampai kalau kadernya aman, mendukung KPK habis-habisan. Tapi kalau ada yang kena, lantas melakukan tindakan sebaliknya,” ujarnya.

Ia memastikan partainya akan tetap memberikan dukungan penuh kepada KPK. Karenanya ia menolak segala bentuk upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Oleh karena ia kembali meminta semua lembaga pemerintahan baik MPR, DPR, DPD untuk mendukung KPK. Selain itu, SBY juga meminta agar Polri dan Kejaksaan bisa berkolaborasi dengan KPK.

Menurutnya memang banyak penyakit berkaitan politik dan demokrasi, antara lain, sebagian kader parpol melakukan korupsi, lalu di dalam pilkada dan pemilu ada praktik politik uang, serta ada keberpihakan oknum aparat negara. Penyakit tersebut harus dicegah dan diberantas bersama-sama.

“Dalam hal mencegah korupsi, rakyat sedih. Kalau satu sama lain tak klop, semua misinya sama. Kalau kompetisi, berkompetisilah dengan sehat,” tandasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...