Friday, 20 July 2018 | 02.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Reporter : Yudi Andriansyah | Wednesday, 13 September 2017 - 17:43 WIB

IMG-26225

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di gedung DPR. KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Aksi Cepat Tanggap (ACT) melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dalam membahas rencana pemberangkatan kapal kemanusiaan bagi pengungsi Rohingnya di Bangladesh.

Penyampaian bantuan kemanusiaan Indonesia untuk negara lain memerlukan birokrasi yang panjang. Padahal, aksi yang disebut bantuan kemanusiaan karena sudah pasti ada kegentingan dan menuntut kecepatan.

“Seharusnya, atas nama kemanusiaan, kita bisa memudahkan semangat berbagi masyarakat Indonesia,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/9).

Khofifah meminta jajaran di Kementerian Sosial bekerja cepat melancarkan legalitas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.

Dikatakannya, jika ACT sudah menyiapkan kapal dan berasnya, dirinya juga ingin terlibat konkret dalam aksi ini. Setidaknya dengan sumber daya yang mungkin di luar APBN. Ia berharap, semua karyawan Kementerian Sosial se-Indonesia bisa secara sukarela membantu.

“Insya Allah Muslimat Nahdhatul Ulama akan senang hati untuk menambah item bantuan selain beras jika sudah ada kapal ke Bangladesh. Sejalan dengan langkah diplomasi Menteri Luar Negeri, juga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,”ujarnya.

Dia juga menyatakan kesediaannya melepas Kapal Kemanusiaan (KK) untuk Rohingya. Menteri Sosial diperkirakan akan melepas KK pada 21 September 2017 mendatang. “Ini tanggal yang bermakna, tepat tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriyah,” kata Khofifah.

Khofifah sempat mengungkapkan, Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai Advisory Commission Krisis Rohingya di Myanmar mengalami kesulitan untuk mengakses kondisi masyarakat Myanmar terutama kondisi Rohingya.

“Jika demikian, bagaimana bisa membangun solusi? Akses bantuan saja tertutup, apalagi lainnya. Atas nama kemanusiaan, kondisi ini sudah memadai bagi PBB untuk mengirim Pasukan Perdamaian ke Myanmar,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...