Rabu, 20 September 2017 | 20.00 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 13 September 2017 - 17:43 WIB

IMG-26225

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di gedung DPR. KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Aksi Cepat Tanggap (ACT) melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dalam membahas rencana pemberangkatan kapal kemanusiaan bagi pengungsi Rohingnya di Bangladesh.

Penyampaian bantuan kemanusiaan Indonesia untuk negara lain memerlukan birokrasi yang panjang. Padahal, aksi yang disebut bantuan kemanusiaan karena sudah pasti ada kegentingan dan menuntut kecepatan.

“Seharusnya, atas nama kemanusiaan, kita bisa memudahkan semangat berbagi masyarakat Indonesia,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/9).

Khofifah meminta jajaran di Kementerian Sosial bekerja cepat melancarkan legalitas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.

Dikatakannya, jika ACT sudah menyiapkan kapal dan berasnya, dirinya juga ingin terlibat konkret dalam aksi ini. Setidaknya dengan sumber daya yang mungkin di luar APBN. Ia berharap, semua karyawan Kementerian Sosial se-Indonesia bisa secara sukarela membantu.

“Insya Allah Muslimat Nahdhatul Ulama akan senang hati untuk menambah item bantuan selain beras jika sudah ada kapal ke Bangladesh. Sejalan dengan langkah diplomasi Menteri Luar Negeri, juga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,”ujarnya.

Dia juga menyatakan kesediaannya melepas Kapal Kemanusiaan (KK) untuk Rohingya. Menteri Sosial diperkirakan akan melepas KK pada 21 September 2017 mendatang. “Ini tanggal yang bermakna, tepat tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriyah,” kata Khofifah.

Khofifah sempat mengungkapkan, Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai Advisory Commission Krisis Rohingya di Myanmar mengalami kesulitan untuk mengakses kondisi masyarakat Myanmar terutama kondisi Rohingya.

“Jika demikian, bagaimana bisa membangun solusi? Akses bantuan saja tertutup, apalagi lainnya. Atas nama kemanusiaan, kondisi ini sudah memadai bagi PBB untuk mengirim Pasukan Perdamaian ke Myanmar,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...