Kamis, 18 Januari 2018 | 04.32 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Bantuan kemanusiaan Muslim Rohingya terganjal birokrasi

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 13 September 2017 - 17:43 WIB

IMG-26225

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII di gedung DPR. KiniNews/Wahyu.

JAKARTA, kini.co.id – Aksi Cepat Tanggap (ACT) melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial, dalam membahas rencana pemberangkatan kapal kemanusiaan bagi pengungsi Rohingnya di Bangladesh.

Penyampaian bantuan kemanusiaan Indonesia untuk negara lain memerlukan birokrasi yang panjang. Padahal, aksi yang disebut bantuan kemanusiaan karena sudah pasti ada kegentingan dan menuntut kecepatan.

“Seharusnya, atas nama kemanusiaan, kita bisa memudahkan semangat berbagi masyarakat Indonesia,” ungkap Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (13/9).

Khofifah meminta jajaran di Kementerian Sosial bekerja cepat melancarkan legalitas pengiriman bantuan kemanusiaan ke Bangladesh.

Dikatakannya, jika ACT sudah menyiapkan kapal dan berasnya, dirinya juga ingin terlibat konkret dalam aksi ini. Setidaknya dengan sumber daya yang mungkin di luar APBN. Ia berharap, semua karyawan Kementerian Sosial se-Indonesia bisa secara sukarela membantu.

“Insya Allah Muslimat Nahdhatul Ulama akan senang hati untuk menambah item bantuan selain beras jika sudah ada kapal ke Bangladesh. Sejalan dengan langkah diplomasi Menteri Luar Negeri, juga Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,”ujarnya.

Dia juga menyatakan kesediaannya melepas Kapal Kemanusiaan (KK) untuk Rohingya. Menteri Sosial diperkirakan akan melepas KK pada 21 September 2017 mendatang. “Ini tanggal yang bermakna, tepat tanggal 1 Muharram, awal tahun baru Hijriyah,” kata Khofifah.

Khofifah sempat mengungkapkan, Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB yang ditunjuk sebagai Advisory Commission Krisis Rohingya di Myanmar mengalami kesulitan untuk mengakses kondisi masyarakat Myanmar terutama kondisi Rohingya.

“Jika demikian, bagaimana bisa membangun solusi? Akses bantuan saja tertutup, apalagi lainnya. Atas nama kemanusiaan, kondisi ini sudah memadai bagi PBB untuk mengirim Pasukan Perdamaian ke Myanmar,” pungkasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 00:13 WIB

Fredrich Yunadi melawan, ajukan gugatan praperadilan

Advokat Fredrich Yunadi akan mengajukan gugatan praperadilan pada Kamis (18/1) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fredrich sebelumnya telah ditetapkan tersangka ...
Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan  Bimanesh
Hukum - Rabu, 17 Januari 2018 - 22:37 WIB

Demi independensi, tiga dokter tolak jadi saksi ringankan Bimanesh

Tiga dokter menolak menjadi saksi meringankan untuk Bimanesh Sutarjo, tersangka tindak pidana merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP ...
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...