Rabu, 20 September 2017 | 19.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR minta Pemerintah serius kaji merger Bank plat merah

DPR minta Pemerintah serius kaji merger Bank plat merah

Reporter : Bayu Putra | Rabu, 13 September 2017 - 22:00 WIB

IMG-26233

Nasabah Bank Mandiri. Foto: Reuters/Iqro Rinaldi

JAKARTA, kini.co.id – Ketua Komisi XI DPR, Markus Melcias Mekeng mendorong agar pemerintah dan BUMN serius tehadap wacana peleburan atau merger bank-bank BUMN.

“Pemerintah dan BUMN harus buat suatu kajian terhadap bank-bank mana saja yang layak untuk dimerger. Yang pasti bank-bank yang mempunyai pasar yang sama dan saling berebut, buat apa menjadi terpisah lebih baik jadi satu, itu pertama,” ujar Mekeng melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (13/09).

Disamping itu, lanjut dia, keharusan bank menggunakan teknologi juga harus jadi catatan penting.

“Kedua, kedepan persiapannya kan lebih besar atau lebih banyak dititikberatkan ke teknologi dan itu perlu investasi besar. Bayangkan, kalau setiap bank masing-masing mengeluarkan investasi untuk teknologi kan itu sayang. Kalau misalnya dimerger kan jadi efisien,” tandas politisi Golkar itu.

“Sekali lagi soal merger ini ada di pemerintah untuk buat kajiannya. Setelah itu baru dibawa ke DPR dan setelah itu baru kita akan lakukan tanya jawab sebelum kasih persetujuan,” pungkas dia.

Diketahui, gagasan merger sempat muncul dari calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Sigit Pramono. Saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ia mempertimbangkan penggabungan perbankan BUMN dengan skema merger.

Alasannya, merger dinilai lebih efisien secara waktu dibandingkan holding yang sejak tahun lalu direncanakan, namun sampai saat ini belum terealisasi. Apalagi, landasan hukum holding belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

landasarn hukum holding BUMN, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PT).

Bahkan, beberapa waktu lalu, PP holding sempat digugat oleh Mahfud MD atas nama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan beberapa pihak lainnya ke Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian, pemerintah masih harus menunggu hasil uji materi (judicial review).

Apabila MA melihat pemerintah harus melakukan revisi, maka Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan perlu merancang kembali PP terkait. Sayangnya, Rini enggan memproyeksi waktu dan kajian lain yang disiapkan pemerintah terhadap kemungkinan tersebut. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...