Selasa, 21 November 2017 | 00.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Soal RUU Penyadapan, KPK Tak Merasa Dilemahkan

Soal RUU Penyadapan, KPK Tak Merasa Dilemahkan

Reporter : Fauzan | Kamis, 14 September 2017 - 10:33 WIB

IMG-26245

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya aksi yang dilakukan berbagai pihak untuk membatasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik berfikir lembaga antirausah itu sedang dilemahkan.

Terlebih saat ini DPR RI sedang merancang RUU Penyadapan yang artinya KPK tidak akan boleh melakukan penyadapan tanpa izin.

Terkait hal itu, KPK nyatanya tak berkeberatan karena UU Penyadapan sesuai dengan putusan Makhkamah Konstitusi 2011.

KPK juga tidak merasa dilemahkan melainkan menyambut positif dengan adanya RUU tersebut.

“Bukan melemahkan. Tapi KPK malah menginginkan ada UU (Tata Cara Penyadapan) tentu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, kemarin.

Basaria menjelaskan pengawasan penyadapan dulunya justru pernah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) namun dihentikan pada 2011-2012.

“Dulu yang audit penyadapakan KPK itu dilakukan oleh Kemenkominfo yang kemudian menurut MK diatur oleh UU sendiri,” ujarnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...