Rabu, 20 September 2017 | 19.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Soal RUU Penyadapan, KPK Tak Merasa Dilemahkan

Soal RUU Penyadapan, KPK Tak Merasa Dilemahkan

Reporter : Fauzan | Kamis, 14 September 2017 - 10:33 WIB

IMG-26245

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Maraknya aksi yang dilakukan berbagai pihak untuk membatasi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik berfikir lembaga antirausah itu sedang dilemahkan.

Terlebih saat ini DPR RI sedang merancang RUU Penyadapan yang artinya KPK tidak akan boleh melakukan penyadapan tanpa izin.

Terkait hal itu, KPK nyatanya tak berkeberatan karena UU Penyadapan sesuai dengan putusan Makhkamah Konstitusi 2011.

KPK juga tidak merasa dilemahkan melainkan menyambut positif dengan adanya RUU tersebut.

“Bukan melemahkan. Tapi KPK malah menginginkan ada UU (Tata Cara Penyadapan) tentu,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, kemarin.

Basaria menjelaskan pengawasan penyadapan dulunya justru pernah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) namun dihentikan pada 2011-2012.

“Dulu yang audit penyadapakan KPK itu dilakukan oleh Kemenkominfo yang kemudian menurut MK diatur oleh UU sendiri,” ujarnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...