Rabu, 20 September 2017 | 19.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sebut Ada Pembusukan, DPR Sebut KPK Harus Dibenahi

Sebut Ada Pembusukan, DPR Sebut KPK Harus Dibenahi

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 14 September 2017 - 12:35 WIB

IMG-26250

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta nsegera berbenah. Konflik internal dan indikasi tidak taat asas dinilai mempercepat pembusukan di tubuh organisasi.

“Fakta tentang subordinasi dan juga tidak taat asas itu sudah diakui orang dalam, KPK harus segera berbenah diri,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Kamis (14/9).

Bambang mengatakan, proses pembusukan di tubuh KPK menjadi akut lantaran pelanggaran mekanisme kerja.

Pelanggaran etika yang dilakukan sejumlah oknum juga dianggap telah mendapat toleransi dari pimpiman lembaga antikorupsi itu.

“Rangkaian pelanggaran itu sudah cukup tergambarkan dari cerita tentang adanya ‘klik’ penyidik di KPK dan resistensi kepada Direktur Penyidikan. Ini lah bukti tentang terjadinya proses pembusukan dari dalam KPK sendiri,” ujar dia.

Temuan Pansus Hak Angket KPK di DPR juga mengindikasikan pengingkaran asas organisasi di KPK sudah berlangsung sejak rezim kepemimpinan terdahulu.

Karut marut itu terlihat pada kelemahan pendokumentasian barang-barang sitaan KPK.

Menurut Pria yang akrab di panggil Bamsoet ini, ketika organisasi menjadi karut marut karena perilaku tidak taat asas sejumlah oknum, pimpinan organisasi seharusnya menggunakan power atau kewenangan yang diberi undang-undang untuk membenahi organisasi.

“Di KPK, ada indikasi bahwa pimpinan tidak menggunakan kuasa kewenangan mereka untuk mendorong bawahan taat azas,” ucapnya.

Pansus Hak Angket, kata dia, hadir mengurai disfungsionalitas tatanan organisasi KPK akibat pembusukan dari dalam. Tujuannya agar target perang melawan korupsi bisa dicapai.

Taat asas, lanjut dia, mengharuskan semua jajaran, termasuk pimpinan satuan kerja, punya kesadaran akan pentingnya batasan wewenang dan tanggung jawab.

“Agar perang itu bisa dimenangkan, semua unsur atau satuan kerja di KPK harus taat azas demi terjaganya soliditas struktur organisasi, sekaligus sebagai jaminan bagi proses tercapainya target pemberantasan korupsi. Taat asas adalah urat nadi sebuah organisasi KPK,” ucap politikus Golkar itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...