Selasa, 21 November 2017 | 00.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Sebut Ada Pembusukan, DPR Sebut KPK Harus Dibenahi

Sebut Ada Pembusukan, DPR Sebut KPK Harus Dibenahi

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 14 September 2017 - 12:35 WIB

IMG-26250

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. KiniNews/Wahyu.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta nsegera berbenah. Konflik internal dan indikasi tidak taat asas dinilai mempercepat pembusukan di tubuh organisasi.

“Fakta tentang subordinasi dan juga tidak taat asas itu sudah diakui orang dalam, KPK harus segera berbenah diri,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Kamis (14/9).

Bambang mengatakan, proses pembusukan di tubuh KPK menjadi akut lantaran pelanggaran mekanisme kerja.

Pelanggaran etika yang dilakukan sejumlah oknum juga dianggap telah mendapat toleransi dari pimpiman lembaga antikorupsi itu.

“Rangkaian pelanggaran itu sudah cukup tergambarkan dari cerita tentang adanya ‘klik’ penyidik di KPK dan resistensi kepada Direktur Penyidikan. Ini lah bukti tentang terjadinya proses pembusukan dari dalam KPK sendiri,” ujar dia.

Temuan Pansus Hak Angket KPK di DPR juga mengindikasikan pengingkaran asas organisasi di KPK sudah berlangsung sejak rezim kepemimpinan terdahulu.

Karut marut itu terlihat pada kelemahan pendokumentasian barang-barang sitaan KPK.

Menurut Pria yang akrab di panggil Bamsoet ini, ketika organisasi menjadi karut marut karena perilaku tidak taat asas sejumlah oknum, pimpinan organisasi seharusnya menggunakan power atau kewenangan yang diberi undang-undang untuk membenahi organisasi.

“Di KPK, ada indikasi bahwa pimpinan tidak menggunakan kuasa kewenangan mereka untuk mendorong bawahan taat azas,” ucapnya.

Pansus Hak Angket, kata dia, hadir mengurai disfungsionalitas tatanan organisasi KPK akibat pembusukan dari dalam. Tujuannya agar target perang melawan korupsi bisa dicapai.

Taat asas, lanjut dia, mengharuskan semua jajaran, termasuk pimpinan satuan kerja, punya kesadaran akan pentingnya batasan wewenang dan tanggung jawab.

“Agar perang itu bisa dimenangkan, semua unsur atau satuan kerja di KPK harus taat azas demi terjaganya soliditas struktur organisasi, sekaligus sebagai jaminan bagi proses tercapainya target pemberantasan korupsi. Taat asas adalah urat nadi sebuah organisasi KPK,” ucap politikus Golkar itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...