Sabtu, 18 November 2017 | 20.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penjelasan Fahri Hamzah Terkait Surat Setnov ke KPK

Penjelasan Fahri Hamzah Terkait Surat Setnov ke KPK

Reporter : Bayu Putra | Kamis, 14 September 2017 - 16:17 WIB

IMG-26258

Fahri Hamzah. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, surat permintaan penundaan pemeriksaaan terhadap Setya Novanto karena adanya aspirasi yang masuk.

Fahri mengklaim, dengan adanya aspirasi tersebut, Novanto langsung meneruskan surat itu ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

“Jadi begini, setiap surat masuk ke meja Sekjen lalu dipilah, untuk kemudian ditandatangani berdasarkan bidang, kemudian diteruskan (ke KPK). Memang semua surat yang diteruskan itu yang ngirim Sekjen (Ahmad Djuned),” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).

Fahri menegaskan, pengiriman surat tersebut ke KPK tidak melanggar kode etik Anggota Dewan yang diatur dalam UU MD3.

Pasalnya, kata dia, surat tersebut dilayangkan dalam rangka adanya aspirasi.

“Engga (menyalahi etika), itu kan cuma meneruskan surat dari aspirasi yang masuk,” jelasnya.

Lebih jauh, saat disinggung apakah ikut menandatangani surat penundaan tersebut seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri mengaku tidak ikut tanda tangan.

“Enggak,” tutupnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...