Senin, 23 April 2018 | 03.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kuasa hukum Asma Dewi minta Polisi fokus usut soal ujaran kebencian

Kuasa hukum Asma Dewi minta Polisi fokus usut soal ujaran kebencian

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 14 September 2017 - 17:45 WIB

IMG-26263

Juju Purwantoro, kuasa hukum Asma Dewi dari LBH Bang Japar. KiniNews/Zainal Bakrie

JAKARTA, kini.co.id – Juju Purwantoro, kuasa hukum Asma Dewi dari LBH Bang Japar meminta aparat kepolisian agar fokus memeriksa kliennya soal dugaan ujaran kebencian.

Bukan menyebarkan informasi yang kebenarannya belum tentu benar seperti Asma Dewi yang dikatkan dengan grup penyebar kebencian, Saracen.

Terkait tudingan aparat kepolisian bahwa Asma Dewi pernah melakukan transfer ke Saracen sebesar Rp 75 juta.

Juju mengaku memiliki bukti kuat bahwa Asma tidak pernah melalukan transaksi transfer tersebut.

“Silahkan polisi buktikan, kami juga ada bukti, tetapi kami minta polisi fokus pada sangkaan awal bukan malah beropini dan mengkait-kaitkan,” kata Juju kepada wartawan di Aula Masjid Baiturahman, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).

Juju juga menyatakan akan mengajukan praperadilan untuk kliennya yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian.

Langka itu dilakukan karena menurutnya, proses penangkapan dan penahanan Asma Dewi tidak sesuai aturan dan prosedur.

“Proses penangkapan dan penahanan bu Asma Dewi tidak sesuai prosedur. Maka dari kita akan siapkan praperadilan,”

Dijelaskannya, sebelum Asma Dewi ditangkap di rumah kakanya di Asrama Polisi, ada sekitar 10 anggota personel kepolisian yang melompati pagar rumah.

Kemudian polisi juga berusaha memadamkan aliran listrik sambil meminta Asma keluar, seperti layaknya penjahat.

Padahal, kata dia, saat itu Asma belum siap berpakaian lengkap. Namun personel tetap memaksa Asma untuk cepat keluar.

“Saat pengurus RW datang untuk mengetahui apa yang terjadi tapi oleh petugas kepolisian di minta menjauh dari lokasi,” kata Juju.

Juju juga merincikan dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan polisi terhadap Asma Dewi terkait unggahan di akun Facebook.

Setidaknya ada tiga ungggahan Asma di Facebook pada tahun 2016 yang menjadi alasan penangkapan kepolisian.

Pertama, kata Juju, Asma mengomentari tautan soal vaksin dan virus campak rubela dari Cina. Dalam unggahan tersebut Asma mengunggah kembali kata “Itulah kalau vaksin atau virus dari China.”

“Hanya kalimat atau tulisan China itu saja yang dipersoalkan. China ini siapa? Orang, golongan, atau kelompok?,” bebernya.

Kemduian, Asma juga pernah mengomentari perkataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan masyarakat sebaiknya makan jeroan bila merasa daging mahal.

Dalam unggahan itu Asma mengunggah kembali dengan penjelasan, “Kok masyarakat makan jeroan kenapa enggak menterinya makan jeroan,” ujar Juju.

Terakhir, kata Juju, Asma juga mengomentari unggahan lain tentang Bahasa Sansekerta yang diajari di Singapura. Asma yang mengunggah kembali dengan disertai penjelasan,

“Negara Singapura diajarkan sansekerta, kenapa di Indonesia diajarkan bahasa China,” kata Juju.

Menurut Juju, kenapa masalah sensitif selalu diarahkan ke umat muslim. Padahal postingan dan unggahan Ade Armando mislanya yang banyak menyudutkan umat Islam, penuh dengan fitnah, cacian, makian didiamkan dan justru polisi mengeluarkan SP3 yang mana digugat dan kemudian pengadilan membatalkannya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...