Sabtu, 18 November 2017 | 20.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kuasa hukum Asma Dewi minta Polisi fokus usut soal ujaran kebencian

Kuasa hukum Asma Dewi minta Polisi fokus usut soal ujaran kebencian

Reporter : Zainal Bakri | Kamis, 14 September 2017 - 17:45 WIB

IMG-26263

Juju Purwantoro, kuasa hukum Asma Dewi dari LBH Bang Japar. KiniNews/Zainal Bakrie

JAKARTA, kini.co.id – Juju Purwantoro, kuasa hukum Asma Dewi dari LBH Bang Japar meminta aparat kepolisian agar fokus memeriksa kliennya soal dugaan ujaran kebencian.

Bukan menyebarkan informasi yang kebenarannya belum tentu benar seperti Asma Dewi yang dikatkan dengan grup penyebar kebencian, Saracen.

Terkait tudingan aparat kepolisian bahwa Asma Dewi pernah melakukan transfer ke Saracen sebesar Rp 75 juta.

Juju mengaku memiliki bukti kuat bahwa Asma tidak pernah melalukan transaksi transfer tersebut.

“Silahkan polisi buktikan, kami juga ada bukti, tetapi kami minta polisi fokus pada sangkaan awal bukan malah beropini dan mengkait-kaitkan,” kata Juju kepada wartawan di Aula Masjid Baiturahman, Jakarta Selatan, Kamis (14/9).

Juju juga menyatakan akan mengajukan praperadilan untuk kliennya yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian.

Langka itu dilakukan karena menurutnya, proses penangkapan dan penahanan Asma Dewi tidak sesuai aturan dan prosedur.

“Proses penangkapan dan penahanan bu Asma Dewi tidak sesuai prosedur. Maka dari kita akan siapkan praperadilan,”

Dijelaskannya, sebelum Asma Dewi ditangkap di rumah kakanya di Asrama Polisi, ada sekitar 10 anggota personel kepolisian yang melompati pagar rumah.

Kemudian polisi juga berusaha memadamkan aliran listrik sambil meminta Asma keluar, seperti layaknya penjahat.

Padahal, kata dia, saat itu Asma belum siap berpakaian lengkap. Namun personel tetap memaksa Asma untuk cepat keluar.

“Saat pengurus RW datang untuk mengetahui apa yang terjadi tapi oleh petugas kepolisian di minta menjauh dari lokasi,” kata Juju.

Juju juga merincikan dugaan ujaran kebencian yang dituduhkan polisi terhadap Asma Dewi terkait unggahan di akun Facebook.

Setidaknya ada tiga ungggahan Asma di Facebook pada tahun 2016 yang menjadi alasan penangkapan kepolisian.

Pertama, kata Juju, Asma mengomentari tautan soal vaksin dan virus campak rubela dari Cina. Dalam unggahan tersebut Asma mengunggah kembali kata “Itulah kalau vaksin atau virus dari China.”

“Hanya kalimat atau tulisan China itu saja yang dipersoalkan. China ini siapa? Orang, golongan, atau kelompok?,” bebernya.

Kemduian, Asma juga pernah mengomentari perkataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengatakan masyarakat sebaiknya makan jeroan bila merasa daging mahal.

Dalam unggahan itu Asma mengunggah kembali dengan penjelasan, “Kok masyarakat makan jeroan kenapa enggak menterinya makan jeroan,” ujar Juju.

Terakhir, kata Juju, Asma juga mengomentari unggahan lain tentang Bahasa Sansekerta yang diajari di Singapura. Asma yang mengunggah kembali dengan disertai penjelasan,

“Negara Singapura diajarkan sansekerta, kenapa di Indonesia diajarkan bahasa China,” kata Juju.

Menurut Juju, kenapa masalah sensitif selalu diarahkan ke umat muslim. Padahal postingan dan unggahan Ade Armando mislanya yang banyak menyudutkan umat Islam, penuh dengan fitnah, cacian, makian didiamkan dan justru polisi mengeluarkan SP3 yang mana digugat dan kemudian pengadilan membatalkannya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...