Jumat, 19 Januari 2018 | 10.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Resmi Tetapkan Bupati Batubara Sebagai Tersangka Suap

KPK Resmi Tetapkan Bupati Batubara Sebagai Tersangka Suap

Reporter : Fadilah | Kamis, 14 September 2017 - 18:06 WIB

IMG-26266

KPK mengumumkan status Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen yang tertangkap dalam OTT. OK Arya bersama empat lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek.KiniNews/Fadillah.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Kosrupsi (KPK) menetapkan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen sebagai tersangka.

Dia diduga menerima suap terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Proyek tersebut di antaranya pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT GMJ dan proyek pembangunan Jembatan Seimagung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT T serta betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar.

“Disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh bupati Batubara terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batubara 2017,” tutur Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (14/9/2017).

Selain Arya, penyidik menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Keempat orang itu yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Batubara Helman Hendardi, Sujendi Tarsono selaku pihak swasta dan kontraktor proyek Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh penyidik KPK pada Rabu, (13/9/2017).

Alex mengatakan, Arya, Helman dan Sujendi diduga sebagai penerima suap. Sementara, Syaiful dan Maringan diduga selaku pemberi suap.

Uang yang disita dalam OTT tersebut sebesar Rp 346 juta ditemukan di sejumlah lokasi kejadian.

Sebagai pihak diduga pemberi Maringa dan Syaiful disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, sebagai pihak diduga penerima OK Arya, Sujendi dan Helma disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...