Rabu, 20 September 2017 | 19.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Sujendi, bos dealer pengepul uang suap Bupati Batubara

Sujendi, bos dealer pengepul uang suap Bupati Batubara

Kamis, 14 September 2017 - 20:22 WIB

IMG-26278

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) menyaksikan penyidik memperlihatan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/9). Foto Antara/Wahyu Putro A.

JAKARTA, kini.co.id – Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Batubara tahun 2017.

OK Arya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/9) diduga menerima suap dari dua kontraktor Maringan Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Suap ini terkait proyek pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp12 miliar yang dimenangkan PT Tombang serta proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp3,2 miliar.

Dari tiga proyek tersebut, OK Arya dijanjikan menerima fee sebesar Rp4,4 miliar, dengan rincian Rp4 miliar dari Maringan Situmorang untuk proyek Jembatan Sentang dan Jembatan Sei Magung serta Rp400 juta dari Syaiful Azhar terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi.

Untuk mengelabui aparat penegak hukum, uang suap yang diterima OK Arya ditampung di rekening milik Sujendi Tarsono yang merupakan pemilik dealer mobil di daerah Petisah, Kota Medan. Jika sedang membutuhkan uang, OK Arya memerintahkan Sujendi untuk menyerahkannya kepada pihak tertentu.

“Semua dana ini disetorkan ke STR (Sujendi Tarsono). Kalau pada saat tertentu Bupati OKA (OK Arya Zulkarnaen) membutuhkan (uang tersebut, dia telepon kemudian diberikan nanti diinformasikan kepada STR ‘kamu kirim ke si A sekian,” beber Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Dikatakan pada Selasa (12/9) kemarin, OK Arya meminta Sujendi menyiapkan uang sebesar Rp250 juta. Uang ini diambil oleh seorang swasta bernama Khairil Anwar di dealer mobil milik Sujendi di daerah Kota Medan, pada Rabu (13/9).

Setelah mengambil uang tersebut, Khairil Anwar memasukannya ke sebuah kantong plastik berwarna hitam. Tim Satgas KPK yang mendapat informasi mengenai transaksi ini bergegas mengikuti pergerakan Khairil Anwar dan mengamankannya di sebuah jalan yang akan menuju Amplas.

Di dalam mobil tersebut, tim Satgas KPK menyita uang tunai sebesar Rp250 juta yang sebelumnya diambil Khairil dari dealer Sujendi.

“Pada 13 September 2017 saat dilakukan OTT, (penyerahan uang itu) adalah perintah dari Bupati. Dia tidak pegang uang sendiri, tapi pengepulnya STR,” ungkap Basaria.

Tim Satgas kata Basaria, kemudian membawa kembali Khairil Anwar ke dealer mobil milik Sujendi tersebut. Dari dealer tersebut, KPK mengamankan Sujendi beserta dua karyawannya. Keempatnya dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa. Tak lama berselang, tim Satgas KPK kemudian mengamankan Maringan Situmorang di rumahnya di daerah Kota Medan dan Syaiful Azhar di kediamannya di daerah Medan Sunggal.

“Tim bergerak kembali dan kembali mengamankan Kadis PUPR Kabupaten Batubara, HH (Helman Hendardi) di ‎rumahnya di Medan,” kata Basaria.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, tim berbeda menangkap OK Arya Zulkarnaen di rumah dinas Bupati Batubara bersama sopir istrinya berinisial MNR. Dari tangan Bupati Batubara tersebut, tim menyita uang tunai Rp96 Juta.‎

“Uang tunai tersebut diduga sisa dana yang disetor STR kepada AGS (Agus Salim), Staf Pemkab Batubara, atas permintaan Bupati sebesar Rp100 Juta,” kata Basaria.

Masih kata Basaria, Tim Satgas KPK kemudian mengamankan Agus Salim di rumahnya di Kabupaten Batubara. Dari lokasi, tim mengamankan buku tabungan BRI atas nama Agus Salim yang berisikan uang transfer. Para pihak yang diamankan dalam OTT ini dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa intensif. Selanjutnya para pihak ini dibawa ke Gedung KPK Jakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan OK Arya Zulkarnaen, Helman Herdadi dan Sujendi Tarsono sebagai tersangka penerima suap.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Sementara Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...