Sabtu, 21 April 2018 | 12.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Memalukan status WTP kena OTT KPK

Memalukan status WTP kena OTT KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 14 September 2017 - 21:58 WIB

IMG-26287

Barang bukti operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/9). Foto Antara/Wahyu Putro A.

JAKARTA, kini.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani ndrawati menegaskan laporan keuangan berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan satu-satunya tujuan apabila masih dibayangi oleh banyaknya godaan kasus korupsi.

Sri menjelaskan dengan adanya status laporan keuangan tentu memiliki suatu proses perbaikan dalam sistem keuangan negara. Pencapaian ini diraih oleh sejumlah Kementerian, lembaga dan juga daerah.

“Saya beri apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas ini,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kemenkeu Jakarta, Kamis (14/9).

Untuk mencapai status keuangan WTP ini, kata dia prosesnya memang sangat panjang dan melelahkan. Sejak awal mula dibentuknya laporan keuangan pusat dan daerah.

“Saya yakin semua kepala daerah yang saat ini, cukup lama berusaha. Dari dulu saya menjadi Menteri Keuangan sampai sekarang selalu berusaha agar keuangan kita menjadi lebih baik. Itu suatu perjalanan yang tidak mudah,” tuturnya.

Sri juga menjelaskan saat Pemerintah dari pusat dan daerah mendapatkan status WTP dalam keuangannya, seharusnya juga menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak akan terjadi penyelewengan karena sifatnya compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang dengan penggunaan asas-asas akuntansi.

“Walaupun kita WTP pemerintah daerah maupun pusat harus melihat secara detail desain dari penggunaan keuangan dan terutama aspek dari Efisiensi dan efektivitas untuk mencegah korupsi. Kalau sudah merencanakan bisa digunakan 100 misalnya ya jangan dianggarkan 150. Ini adalah efisiensi karena banyak sekali di pusat dan daerah penganggarannya selalu dibuat agak lebih tinggi, ada yang dilebihkan 10%, 20%, bahkan 50%,” tegasnya.

Masih kata Sri jangan sampai pemerintah daerah mengajukan suatu program maupun dana tapi belum dipikirkan siapa yang melaksanakan dana. Jangan juga mengalokasikan 100 tapi yang diberikan hanya 30 karena terkendala masalah implementasi.

“Banyak sekali saya sebagai Menteri Keuangan biasanya pemerintah daerah Kementerian, lembaga itu senang sekali minta uang yang banyak. Apalagi kalo mintanya di APBN-P saya sudah tahu itu. Kalau sudah ya segitu dipakainya tidak akan bisa banyak kalau efisiensi dari penyerapan tidak cukup bagus. Maka kita belum baik dengan pengelolaan APBN di mana apa yang kita anggarkan belum mencerminkan secara efisien,” sambung dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, sebenarnya WTP tidak berarti tidak ada korupsi dan korupsi itu bisa terjadi dengan hal yang bermacam-macam.

“Paling sangat memalukan adalah apabila terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Ironis kalau kita WTP tapi kita kena OTT. Dari sampai konflik kepentingan dan merampok negara semuanya ada,” tandasnya.

Ia berharap semua manajemen, kepemimpinan di masing-masing unit untuk memiliki komitmen dalam pengelolaan keuangan negara secara akuntanbel dan juga efisien, tetap bersih atau dalam hal ini tata kelola hal yang baik dan memerangi korupsi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...