Sabtu, 18 November 2017 | 21.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Memalukan status WTP kena OTT KPK

Memalukan status WTP kena OTT KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Kamis, 14 September 2017 - 21:58 WIB

IMG-26287

Barang bukti operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, Kamis (14/9). Foto Antara/Wahyu Putro A.

JAKARTA, kini.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani ndrawati menegaskan laporan keuangan berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan satu-satunya tujuan apabila masih dibayangi oleh banyaknya godaan kasus korupsi.

Sri menjelaskan dengan adanya status laporan keuangan tentu memiliki suatu proses perbaikan dalam sistem keuangan negara. Pencapaian ini diraih oleh sejumlah Kementerian, lembaga dan juga daerah.

“Saya beri apresiasi dan penghargaan yang sangat tinggi atas ini,” kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 di Gedung Dhanapala Kemenkeu Jakarta, Kamis (14/9).

Untuk mencapai status keuangan WTP ini, kata dia prosesnya memang sangat panjang dan melelahkan. Sejak awal mula dibentuknya laporan keuangan pusat dan daerah.

“Saya yakin semua kepala daerah yang saat ini, cukup lama berusaha. Dari dulu saya menjadi Menteri Keuangan sampai sekarang selalu berusaha agar keuangan kita menjadi lebih baik. Itu suatu perjalanan yang tidak mudah,” tuturnya.

Sri juga menjelaskan saat Pemerintah dari pusat dan daerah mendapatkan status WTP dalam keuangannya, seharusnya juga menjelaskan ke masyarakat bahwa tidak akan terjadi penyelewengan karena sifatnya compliance atau kepatuhan terhadap undang-undang dengan penggunaan asas-asas akuntansi.

“Walaupun kita WTP pemerintah daerah maupun pusat harus melihat secara detail desain dari penggunaan keuangan dan terutama aspek dari Efisiensi dan efektivitas untuk mencegah korupsi. Kalau sudah merencanakan bisa digunakan 100 misalnya ya jangan dianggarkan 150. Ini adalah efisiensi karena banyak sekali di pusat dan daerah penganggarannya selalu dibuat agak lebih tinggi, ada yang dilebihkan 10%, 20%, bahkan 50%,” tegasnya.

Masih kata Sri jangan sampai pemerintah daerah mengajukan suatu program maupun dana tapi belum dipikirkan siapa yang melaksanakan dana. Jangan juga mengalokasikan 100 tapi yang diberikan hanya 30 karena terkendala masalah implementasi.

“Banyak sekali saya sebagai Menteri Keuangan biasanya pemerintah daerah Kementerian, lembaga itu senang sekali minta uang yang banyak. Apalagi kalo mintanya di APBN-P saya sudah tahu itu. Kalau sudah ya segitu dipakainya tidak akan bisa banyak kalau efisiensi dari penyerapan tidak cukup bagus. Maka kita belum baik dengan pengelolaan APBN di mana apa yang kita anggarkan belum mencerminkan secara efisien,” sambung dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, sebenarnya WTP tidak berarti tidak ada korupsi dan korupsi itu bisa terjadi dengan hal yang bermacam-macam.

“Paling sangat memalukan adalah apabila terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Ironis kalau kita WTP tapi kita kena OTT. Dari sampai konflik kepentingan dan merampok negara semuanya ada,” tandasnya.

Ia berharap semua manajemen, kepemimpinan di masing-masing unit untuk memiliki komitmen dalam pengelolaan keuangan negara secara akuntanbel dan juga efisien, tetap bersih atau dalam hal ini tata kelola hal yang baik dan memerangi korupsi. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...