Sabtu, 18 November 2017 | 21.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ketua KPK: OTT Anggota DPRD Banjarmasin Terkait Raperda

Ketua KPK: OTT Anggota DPRD Banjarmasin Terkait Raperda

Reporter : Fadilah | Jumat, 15 September 2017 - 08:31 WIB

IMG-26297

Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi jajaran MA memberikan keterangan pers mengenai OTT di PN Jakarta Selatan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8). Foto Antara.

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis, (14/9/2017) malam.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan OTT di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkait dengan pembahasan peraturan daerah setempat.

(Baca juga: KPK Amankan Lima Orang Dalam OTT di Banjarmasin)

“Diduga telah terjadi transaksi terkait dengan proses pembahasan peraturan daerah setempat,” kata Agus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (15/9/2017).

Ditanya lebih jauh spesifiknya Perda terkait apa, mantan Ketua LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) itu belum mau menyebutkannya.

“Detail yang lain tolong ditunggu konpers siang/sore ini,” pungkas Agus.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...