Rabu, 20 September 2017 | 19.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Kecam Pengedaran Narkoba Dikalangan Anak

DPR Kecam Pengedaran Narkoba Dikalangan Anak

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 15 September 2017 - 11:20 WIB

IMG-26299

Ribuan butir pil PCC yang diamankan petugas. (KiniNews/Ist)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis mengecam penyebaran narkoba di kalangan anak.

Hal itu diungkapkannya terkait kasus tiga puluh remaja mengalami gangguan mental dan kejang-kejang di Kota Kendari, karena diduga habis mengonsumsi narkoba jenis baru bernama Flaka.

“Penyebaran narkoba di kalangan anak merupakan tindakan keji, dan memiliki agenda untuk menghancurkan masa depan bangsa, karena anak merupakan generasi penerus,” kata Iskan saat dihubungi di Jakarta, Jumat (15/9).

Lebih mengherankan, menurut anggota DPR Fraksi PKS ini, korbannya sudah sampai di kalangan desa terpencil. Oleh karenanya menurut Iskan, kondisi ini sudah bisa dibilang darurat narkoba dan semua elemen bangsa ini harus bahu membahu memberantas.

Iskan meminta pihak BNN aktif mengusut tuntas kasus penyebaran narkoba di kalangan anak. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dibiarkan, lantaran jumlah pengguna narkoba di usia anak dan remaja terus meningkat.

“Harus dibongkar siapa aktor intelektualnya dan motifnya. Apalagi kasus narkoba semakin mengancam anak-anak,” tegasnya.

Menurut data KPAI, jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa pada tahun 2016, dengan rentang usia 12-21 tahun.

Iskan juga berharap pihak orang tua dan sekolah aktif memberikan pendampingan dan pemahaman pada anak terkait zat-zat berbahaya, seperti narkoba jenis terbaru itu. Mengingat saat ini sudah banyak narkoba jenis baru, termasuk flaka, sudah masuk di Indonesia.

“Orang tua dan sekolah harus aktif memberikan pemahaman kepada anak, tentang apa itu narkoba dan bahayanya,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...