Sabtu, 18 November 2017 | 20.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Zon Tak Masalah Jika Suratnya Ditolak KPK

Fadli Zon Tak Masalah Jika Suratnya Ditolak KPK

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 15 September 2017 - 13:20 WIB

IMG-26303

Fadli Zon. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, jika surat pimpinan DPR RI yang dikirim ke KPK untuk menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto itu ditolak tidak ada masalah.

“Yang namanya surat permohonan itu mau diterima atau ditolak, terserah KPK. Kan, memang tidak ada permintaan apapun dalam surat itu. Silakan periksa,” tegas Waketum Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, (15/9).

Dia mengakui jika dirinya hanya menyampaikan aspirasi pimpinan kepada KPK.

”Tidak ada yang istimewa dalam surat itu. Sebab, yang namamya DPR itu tugasnya menyampaikan aspirasi?” ujarnya.

Ketika ditanya dirinya dilaporkan ke MKD oleh MAKI, Fadli Zon mempersilakan.

“Tak ada apa-apanya surat itu biasa. Saya dan fraksi Gerindra anti korupsi. Tapi pelaksanaannya jangan sampai ada diskriminasi,” katanya.

Kalau apa yang dia lakukan itu dikait-kaitkan dengan Gerindra menurut Fadli Zon, bisa saja bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas Gerindra yang elektabilitasnya terus.naik. “Jadi, mungkin saja punya tujuan politik menjelang Pilpres 2019,” ujar Fadli.

Surat ke KPK tersebut karena Setya Novanto sedang sakit vertigo dan kadar gulanya naik setelah jatuh seusai bermain tenis meja atau pingpong di kediamannya pada Minggu (10/9/2017).

Sebelumnya MAKI melaporkan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/9/2017) kemarin.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...