Senin, 20 November 2017 | 12.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>DPR Nilai Anggaran Rp2,8 T untuk BPK Tak Memadai

DPR Nilai Anggaran Rp2,8 T untuk BPK Tak Memadai

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 15 September 2017 - 14:13 WIB

IMG-26304

Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Anggota DPR Komisi XI Mukhamad Misbakhun, menanggapi paparan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai apa yang ingin dicapai, apa yang sudah dilaporkan terkait rencana anggaran lembaga 2018.

Misbakhun mengaku bisa mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi kesulitan dan hambatan yang dialami BPK.

Menurut dia, ada 500 lebih Kabupaten/Kota, ditambah propinsi, kemudian ada Kementerian/Lembaga Negara yang jumlahnya ratusan, belum lagi ratusan BUMN yang harus diaudit oleh BPK, dan ini membutuhkan sebuah konsolidasi organisasi yang harus kuat di BPK.

“Anggaran 2,8 triliun itu tidak mencukupi untuk memperkuat kerja BPK. Karena itu, konsolidasi organisasi tentunya yang paling utama ya untuk menggerakkan organisasi anggaran,” ujar Misbakhun di gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta Jumat (15/9/2017).

Misbakhun melihat ada sedikit ketidaksinkronan ketika tugas pengawasan dan ekspektasi publik terhadap BPK, tapi anggaran cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, ini tentunya menjadi tantangan sendiri yang membutuhkan kreatifitas.

“Dan mau tidak mau, kalau pemerintah ingin memiliki akuntabilitas yang baik, seharusnya dukungan kita ya ke BPK sebagai check and balances,” ungkapnya.

Sebab, menurutnya, salah satu lembaga yang ada di dalam Konsitusi (UUD 1945) kita dengan tugas dan kewenangan yang jelas dan strukturnya ada di kelembagaan yang kedudukannya sama dengan DPR adalah BPK.

Ditegaskan Misbakhun, keberadaan BPK sudah diatur didalam UU No 15 Tahun 2006.

Walaupun dirinya melihat kalau UU 15/2006 relevansi dan tantangannya perlu diamandemen kembali sesuai perkembangan jaman yang banyak tantangan.

“UU 15/2006 yang sudah berlaku 10 tahun ini harus diamandemen supaya tanggung jawab BPK diperkuat kembali,” katanya.

Menurut politisi Golkar itu, kalau kita ingin melakukan sinergi dalam rangka mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPR, BPK harus diperkuat.

Caranya dengan menaikkan anggaran, sehingga kita bisa membuka dengan baik lembaran-lembaran negara di Kementerian/Lembaga Negara, Kabupaten/Kota. Dengan anggaran yang memadai, lanjutnya, akan sangat mendukung kerja mereka

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata
Politik - Senin, 20 November 2017 - 12:25 WIB

Komisi I Minta Menko Polhukam Jelaskan Definisi Kelompok Bersenjata

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengapresiasi keberhasilan TNI-Polri dalam membebaskan sandera di Papua.Namun, Bobby juga berharap agar para ...
Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur
Politik - Senin, 20 November 2017 - 11:38 WIB

Setnov Ditahan KPK, Zulkifli Hasan : Nama DPR Hancur

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan kembali menekankan agar Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengikuti proses hukum atas kasus dugaan ...
Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:13 WIB

Penuhi Panggilan KPK, Istri Novanto Bungkam

Istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi ...
KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 10:05 WIB

KPK Periksa Istri Novanto Hari Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Istri Setya Novanto yakni Deisti Astriani Tagor, Senin, (20/11/2017).Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi ...
KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 09:37 WIB

KPK Lelang Barang Rampasan, Harga Mulai Rp41 Ribu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang rampasan dari beberapa perkara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta ...
Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman
Pendidikan - Senin, 20 November 2017 - 09:30 WIB

Ngobrol Bareng Warganet, Ketua MPR: Medsos untuk Merawat Keberagaman

Setelah serangkaian agenda di Jakarta, Minggu malam (19/11) Ketua MPR Zulkilfli Hasan langsung terbang ke Lampung untuk menghadiri acara ngobrol ...