Senin, 23 April 2018 | 03.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>AI temukan bukti upaya Myanmar bumi hangus di Rakhine

AI temukan bukti upaya Myanmar bumi hangus di Rakhine

Jumat, 15 September 2017 - 14:42 WIB

IMG-26309

Peneliti Amnesty International untuk Myanmar Laura Haigh (dalam video), Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) dan Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict (kiri) dalam konferensi pers di DHI Hive, Menteng, Jakarta, Jumat (15/9). KiniNews/Rakisa

JAKARTA, kini.co.id – Peneliti Amnesty International (AI) menyatakan pemerintah Myanmar tengah melakukan pembersihan muslim di Rohingya. Hal ini dengan adanya jumlah warga Rohingya yang meninggalkan Myanmar, yang telah mencapai 400.000 jiwa.

AI juga mengaku menemukan bukti militer Burma (Myanmar) membakar permukiman Rohingya sekaligus menembaki warga ketika mereka mencoba melarikan diri.

Hal itu diungkapkan peneliti Amnesty International untuk Myanmar Laura Haigh, dalam konferensi pers jarak jauh melalui Skype di Kantor Amnesty International, DHI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Dijelaskan Laura, adanya pengerahan pasukan keamanan dan aksi main hakim sendiri bahwa pemerintah Myanmar sedang melakukan aksi bumi hanguskan Rakhine. Mereka membakar seluruh desa dan menembaki orang-orang yang mencoba melarikan diri.

“Sejak 25 Agustus lalu ada lebih dari 80 lokasi yang dibakar oleh militer Myanmar. Dan lebih dari 370.000 muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan dalam waktu kurang dari tiga minggu,” ujar Laura.

Laura menyebutkan, sehari sebelumnya, ia baru datang dari perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Laura juga menambahkan, beberapa waktu lalu, beberapa jurnalis sempat ‘blusukan’ ke beberapa desa tempat warga Rohingya tinggal.

Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict menambahkan, pemenuan bukti baru adanya pemberishan muslim yang dilakukan militer Myanmar diambil dari sejumlah sumber mulai dari data deteksi kebakaran, citra satelit, foto, video hingga wawancara langsung dengan puluhan pengungsi yang menjadi saksi mata.

“Mereka juga harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan yang lain memiliki akses yang penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara Myanmar. Dan memastikan organisasi dan operasi kemanusiaan yang saat ini ditangguhkan di negara bagian Rakhine dapat melanjutkan operasinya. Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka serta dapat memastikan wartawan independen bisa memiliki akses yang sama untuk meliput permasalahan disana,” tegas Josef di DHI Hive, Jakarta.

Untuk itu ia mendesak Pemerintah Myanmar memberikan akses yang penuh kepada Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya bekerja menyelidiki pelanggaran HAM yang diduga dilakukan secara sistematis tersebut.

Ia pun mengancam akan menghimpun semua organisasi kemanusiaan diseluruh dunia untuk memperkarakan masalah ini sehingga Pemerintah Myanmar diberikan sanksi yang berat dari PBB, bahkan diseret ke Mahkamah Internasional. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...