Sabtu, 18 November 2017 | 20.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>AI temukan bukti upaya Myanmar bumi hangus di Rakhine

AI temukan bukti upaya Myanmar bumi hangus di Rakhine

Jumat, 15 September 2017 - 14:42 WIB

IMG-26309

Peneliti Amnesty International untuk Myanmar Laura Haigh (dalam video), Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) dan Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict (kiri) dalam konferensi pers di DHI Hive, Menteng, Jakarta, Jumat (15/9). KiniNews/Rakisa

JAKARTA, kini.co.id – Peneliti Amnesty International (AI) menyatakan pemerintah Myanmar tengah melakukan pembersihan muslim di Rohingya. Hal ini dengan adanya jumlah warga Rohingya yang meninggalkan Myanmar, yang telah mencapai 400.000 jiwa.

AI juga mengaku menemukan bukti militer Burma (Myanmar) membakar permukiman Rohingya sekaligus menembaki warga ketika mereka mencoba melarikan diri.

Hal itu diungkapkan peneliti Amnesty International untuk Myanmar Laura Haigh, dalam konferensi pers jarak jauh melalui Skype di Kantor Amnesty International, DHI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Dijelaskan Laura, adanya pengerahan pasukan keamanan dan aksi main hakim sendiri bahwa pemerintah Myanmar sedang melakukan aksi bumi hanguskan Rakhine. Mereka membakar seluruh desa dan menembaki orang-orang yang mencoba melarikan diri.

“Sejak 25 Agustus lalu ada lebih dari 80 lokasi yang dibakar oleh militer Myanmar. Dan lebih dari 370.000 muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan dalam waktu kurang dari tiga minggu,” ujar Laura.

Laura menyebutkan, sehari sebelumnya, ia baru datang dari perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Laura juga menambahkan, beberapa waktu lalu, beberapa jurnalis sempat ‘blusukan’ ke beberapa desa tempat warga Rohingya tinggal.

Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict menambahkan, pemenuan bukti baru adanya pemberishan muslim yang dilakukan militer Myanmar diambil dari sejumlah sumber mulai dari data deteksi kebakaran, citra satelit, foto, video hingga wawancara langsung dengan puluhan pengungsi yang menjadi saksi mata.

“Mereka juga harus memastikan PBB dan organisasi kemanusiaan yang lain memiliki akses yang penuh dan tidak terbatas ke semua bagian negara Myanmar. Dan memastikan organisasi dan operasi kemanusiaan yang saat ini ditangguhkan di negara bagian Rakhine dapat melanjutkan operasinya. Myanmar, Bangladesh dan Komunitas International juga harus memastikan semua pengungsi dan orang-orang lain dapat kembali ke rumah mereka serta dapat memastikan wartawan independen bisa memiliki akses yang sama untuk meliput permasalahan disana,” tegas Josef di DHI Hive, Jakarta.

Untuk itu ia mendesak Pemerintah Myanmar memberikan akses yang penuh kepada Tim Pencari Fakta (TPF) PBB untuk Rohingya bekerja menyelidiki pelanggaran HAM yang diduga dilakukan secara sistematis tersebut.

Ia pun mengancam akan menghimpun semua organisasi kemanusiaan diseluruh dunia untuk memperkarakan masalah ini sehingga Pemerintah Myanmar diberikan sanksi yang berat dari PBB, bahkan diseret ke Mahkamah Internasional. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...