Sabtu, 18 November 2017 | 20.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bisa perburuk Rohingya, AI minta ormas Islam urungkan niat Jihad

Bisa perburuk Rohingya, AI minta ormas Islam urungkan niat Jihad

Jumat, 15 September 2017 - 15:14 WIB

IMG-26315

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) dan Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict (kiri) dalam konferensi pers di DHI Hive, Menteng, Jakarta, Jumat (15/9). KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta ormas Islam baik Front Pembela Islam (FPI) yang menyatakan kesiapannya melakukan jihad kemanusian maupun ormas Islam lainnya agar membatalkan niatnya tersebut ke Rohingya, Myanmar.

Seperti diketahui kekerasan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar mengundang reaksi solidaritas masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bahkan, Front Pembela Islam (FPI) serta orma Islam lainnya telah membuka pendaftaran untuk jihad kemanusiaan ke Myanmar.

Menurut Usman Hamid, rencana jihad kemanusiaan tersebut justru dikhawatirkan memperburuk keadaaan di Myanmar. Pasalnya yang akan terkena dampak adalah pengungsi Rohingya.

“Otoritas militer Myanmar bisa-bisa malah menuduh muslim Rohingya berafiliasi dengan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), ini justru akan memperburuk, jadi sebaiknya dipertimbangkan,” kata Usman di DHI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Menurutnya solidaritas masyarakat Indonesia dalam bentuk sumbangan kepada pengungsi Rohingya sudah lebih dari cukup untuk meringkan beban mereka.

“Solidaritas masyarakat muslim dan non muslim Indonesia sejauh ini sudah sangat baik. Bahkan jumlah bantuan yang dikumpulkan oleh sejumlah oraganisasi dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri itu memperlihatkan tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi,” kata dia.

Usman mengapresiasi baik muslim dan non muslim, yang berperan positif dalam persoalan Rohingya.

“Langkah selanjutnya bagaimana agar ada dorongan yang kuat untuk Myanmar untuk menghentikan hal itu. Kita tunggu tanggal 19 September mudah-mudahan positif, kalau itu positif saya kira tidak lepas sebagai hasil diplomasi Indonesia juga,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...