Senin, 23 April 2018 | 03.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Bisa perburuk Rohingya, AI minta ormas Islam urungkan niat Jihad

Bisa perburuk Rohingya, AI minta ormas Islam urungkan niat Jihad

Jumat, 15 September 2017 - 15:14 WIB

IMG-26315

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid (tengah) dan Deputi Direktur Amnesty International Untuk Asia Tenggara Dan Pasifik, Josef Benedict (kiri) dalam konferensi pers di DHI Hive, Menteng, Jakarta, Jumat (15/9). KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta ormas Islam baik Front Pembela Islam (FPI) yang menyatakan kesiapannya melakukan jihad kemanusian maupun ormas Islam lainnya agar membatalkan niatnya tersebut ke Rohingya, Myanmar.

Seperti diketahui kekerasan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar mengundang reaksi solidaritas masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Bahkan, Front Pembela Islam (FPI) serta orma Islam lainnya telah membuka pendaftaran untuk jihad kemanusiaan ke Myanmar.

Menurut Usman Hamid, rencana jihad kemanusiaan tersebut justru dikhawatirkan memperburuk keadaaan di Myanmar. Pasalnya yang akan terkena dampak adalah pengungsi Rohingya.

“Otoritas militer Myanmar bisa-bisa malah menuduh muslim Rohingya berafiliasi dengan kelompok Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), ini justru akan memperburuk, jadi sebaiknya dipertimbangkan,” kata Usman di DHI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).

Menurutnya solidaritas masyarakat Indonesia dalam bentuk sumbangan kepada pengungsi Rohingya sudah lebih dari cukup untuk meringkan beban mereka.

“Solidaritas masyarakat muslim dan non muslim Indonesia sejauh ini sudah sangat baik. Bahkan jumlah bantuan yang dikumpulkan oleh sejumlah oraganisasi dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri itu memperlihatkan tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi,” kata dia.

Usman mengapresiasi baik muslim dan non muslim, yang berperan positif dalam persoalan Rohingya.

“Langkah selanjutnya bagaimana agar ada dorongan yang kuat untuk Myanmar untuk menghentikan hal itu. Kita tunggu tanggal 19 September mudah-mudahan positif, kalau itu positif saya kira tidak lepas sebagai hasil diplomasi Indonesia juga,” tambahnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...