Sabtu, 18 November 2017 | 20.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Diah Akui Terima Uang 500 Ribu Dolar, Hakim: Kenapa Tak Lapor?

Diah Akui Terima Uang 500 Ribu Dolar, Hakim: Kenapa Tak Lapor?

Reporter : Fadilah | Jumat, 15 September 2017 - 15:38 WIB

IMG-26317

Mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni menunggu untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/8) lalu. Diah Anggraeni ketika diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP dengan tersangka anggota DPR Markus Nari. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A.

Jakarta, kini.co.id – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni berulang kali membenarkan bahwa ia pernah menerima uang sebanyak US$ 500Ribu terkait proyek e-KTP.

“Tapi saya tidak tahu, jika uang tersebut merupakan uang e-KTP,” ucap Diah saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat, (15/9/2017).

Hakim heran dengan pernyataan Diah tersebut. Hakim pun kemudian menanyakan lantas kenapa Diah tidak langsung melaporkan uang tersebut kepada KPK?

“Kenapa ibu tidak langsung laporkan ke KPK? Karena itu bisa kena gratifikasi?” tanya Hakim.

“Saya belum tahu yang mulia, kalau saya tahu lebih awal dan kalau saya diperiksa oleh KPK lebih awal, pasti saya akan kembalikan uang tersebut ke KPK lebih awal yang mulia,” jawabnya.

Hakim kemudian Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

“Maaf-maaf saudara ini tenaga pengajar di salah satu IPDN, apakah saudara tidak membaca?” tanya Hakim.

“Mohon maaf saya tidak pernah membaca yang mulia,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...