Friday, 20 July 2018 | 02.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Diah Akui Terima Uang 500 Ribu Dolar, Hakim: Kenapa Tak Lapor?

Diah Akui Terima Uang 500 Ribu Dolar, Hakim: Kenapa Tak Lapor?

Reporter : Fadilah | Friday, 15 September 2017 - 15:38 WIB

IMG-26317

Mantan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni menunggu untuk diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/8) lalu. Diah Anggraeni ketika diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan E-KTP dengan tersangka anggota DPR Markus Nari. ANTARAFOTO/Hafidz Mubarak A.

Jakarta, kini.co.id – Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni berulang kali membenarkan bahwa ia pernah menerima uang sebanyak US$ 500Ribu terkait proyek e-KTP.

“Tapi saya tidak tahu, jika uang tersebut merupakan uang e-KTP,” ucap Diah saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Jumat, (15/9/2017).

Hakim heran dengan pernyataan Diah tersebut. Hakim pun kemudian menanyakan lantas kenapa Diah tidak langsung melaporkan uang tersebut kepada KPK?

“Kenapa ibu tidak langsung laporkan ke KPK? Karena itu bisa kena gratifikasi?” tanya Hakim.

“Saya belum tahu yang mulia, kalau saya tahu lebih awal dan kalau saya diperiksa oleh KPK lebih awal, pasti saya akan kembalikan uang tersebut ke KPK lebih awal yang mulia,” jawabnya.

Hakim kemudian Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada KPK, terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

“Maaf-maaf saudara ini tenaga pengajar di salah satu IPDN, apakah saudara tidak membaca?” tanya Hakim.

“Mohon maaf saya tidak pernah membaca yang mulia,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...