Minggu, 24 September 2017 | 13.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Ketua DPRD Banjarmasin sebagai Tersangka

Reporter : Fadilah | Jumat, 15 September 2017 - 19:20 WIB

IMG-26328

Ketua DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali saat digelandang masuk ke gedung KPK. Iwan resmi menjadi tersangka suap Raperda penyertaan modal PDAM Banjarmasin senilai Rp50,5 miliar. Antara/Wahyu Putro A.

JAKARTA, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Iwan Rusmali sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin untuk PDAM Bandarmasih sebesar Rp50,5 miliar.

“Setelah dilakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Ketua DPRD Banjarmasin terkait persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandarmasih sebesar Rp 50,5 miliar, maka KPK meningkatkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi persnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat(15/9).

Selain Iwan, KPK juga menetapkan Direktur Utama PDAM Bandarmasih, Muslih, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Andi Effendi dan Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih, Transis sebagai tersangka.

Mereka memiliki peran masing-masing, rinciannya Iwan dan Andi sebagai penerima. Sedangkan Muslih dan Transis sebagai penerima.

Atas perbuatannya, Muslih dan Transis sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Iwan dan Andi sebagai pihak penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo KUHP. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 12:06 WIB

Laos tertarik senjata dan amunisi bikinan Pindad

Vice President Export PT. Pindad Ridi Djajakusuma mengatakan, Kementerian Pertahanan Laos tertarik untuk kembali membeli produk-produk senjata dari PT. Pindad.Sebagai ...
FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:48 WIB

FOTO: Wali Kota Cilegon ditahan KPK

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 11:32 WIB

Pemilik nikahsirri.com tersangka UU ITE dan pornografi

Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com, yang sempat menghebohkan jaga maya, setelah ditangkap penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, Ahad (24/9) dini ...
Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:28 WIB

Pangdam Sriwijaya ajak generasi penerus kenang sejarah

Pangdam II/Sriwijaya menggelar nonton bersama film G 30 S PKI di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Sabtu (24/9) malam.Pangdam II/Sriwijaya ...
Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi
Peristiwa - Minggu, 24 September 2017 - 10:21 WIB

Pemilik situs nikahsirri.com ditangkap Polisi

Penyidik Direskrimsus Polda Metro Jaya, pada Ahad (24/9) dini hari tadi menangkap pemilik laman situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi di kediamannya ...
Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com
Peristiwa - Sabtu, 23 September 2017 - 22:52 WIB

Polres Bekasi minta klarifikasi pemilik nikahsirri.com

Kepolisian Sektor Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta klarifikasi kepada pemilik situs www.nikahsirri.com menyusul munculnya kecaman Menteri Sosial Khofifah Indar ...