Jumat, 19 Januari 2018 | 10.09 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Polri tepis pertemuan ‘Jenderal’ dengan Lukas bahas tukar kasus

Polri tepis pertemuan ‘Jenderal’ dengan Lukas bahas tukar kasus

Reporter : Zainal Bakri | Jumat, 15 September 2017 - 22:54 WIB

IMG-26337

Pertemuan kepala bin kapolri dan gubernur papua. Foto Istimewa.

JAKARTA, kini.co.id – Markas Besar (Mabes) Polri akhirnya angkat suara soal pertemuan para ‘Jenderal’ korps coklat, yakni Kepala BIN Budi Gunawan dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang kemudian disusul Tito Karnavian, Paulus Waterpauw (Kapolda Sumut) pada 5 September lalu dikediaman Budi Gunawan.

Sebelumnya beredar berbagai spekulasi dan tudingan terkait pertemuan para Jenderal tersebut dengan Lukas Enembe yang diduga tukar kasus yang membelitnya dengan menempatkan Paulus Waterpauw agar diduetkan sebagai bakal calon gubernur Papua pada Pilkada 2018 mendatang.

Lukas Enembe disebut ‘dipaksa’ harus menerima Paulus yang saat ini menjabat Kapolda Sumatera Utara sebagai bakal calonya, dengan catatan kasus yang tengah disidik Bareskrim Polri dipetikan.

Selain itu konon Lukas dipaksa dibawa tekanan “Jenderal’ agar setia kepada NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan juga wajib memenangkan PDI-P dan juga Jokowi dalam Pilpres 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rikwanto membenarkan adanya pertemuan itu. Namun pertemuan itu tidak membahas seperti apa yang marak diisukan.

“Sebenarnya itu pertemuan internal, bukan untuk diekspos,” kata Rikwanto melalui keterangan tertulis, Jumat (15/9) malam.

Rikwanto membantah jika pertemuan disebut-sebut membahas sejumlah agenda politik. Di media sosial beredar kabar bahwa pertemuan itu membahas peta politik Pilkada 2018.

“Tentang isi pertemuan yang beredar di medsos, itu hoaks,” katanya.

Rikwanto menyebut bahwa pertemuan itu membahas upaya pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Papua.

“Itu terkait dengan akan diselenggarakan Pilkada serentak pada 2018, Polri dan BIN memandang perlu dilakukan konsolidasi terutama menyangkut dengan aspek keamanan,” kata Rikwanto.

Papua, kata Rikwanto sebagai salah satu provinsi dengan kondisi geografis dan budaya yang khas, maka diperlukan antisipasi dan pencegahan konflik sejak jauh-jauh hari. Dia mengatakan, Polri dan BIN mempunyai kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan dini atas ancaman wajib untuk menjaga Papua tetap aman.

“Kapolri dan Kepala BIN tentu saja mempunyai kepentingan terkait situasi keamanan Papua,” katanya.

Sebab sejumlah konflik horizontal yang pernah terjadi di Papua disebabkan adanya pihak-pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan Pilkada. Contohnya di Lany Jaya, Intan Jaya dan Puncak Jaya karena ribut Pilkada 2017.

Kehadiran Gubernur Papua Lukas Enembe dan Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam pertemuan tersebut dianggap penting sebagai strategi pendekatan putra daerah.

“Dengan pendekatan kultural yang mengedepankan putera daerah, maka diharapkan masyarakat Papua dapat menyambut dan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018 dengan baik tanpa terjadi konflik apapun,” katanya.

Rikwanto juga menjelaskan, pertemuan mereka tidak mempunyai motif politik. Pertemuan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat negara demi terjaminnya keamanan Pilkada 2018 di Papua.

Saat ditanya terkait tidak hadirnya Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar ataupun Wakapolda Papua Brigjen Pol Agus Rianto dalam pertemuan tersebut, pihaknya enggan mengomentari.

“Ini karena hoaksnya beredar, makanya saya klarifikasi. Itu saja cukup,” katanya.

Sementara itu Lukas Enembe juga dengan tegas membantah jika Polri dan BIN akan memasangkan dirinya dengan Paulus di Pilgub Papua 2018, yang viral beberapa hari ini.

Menurutnya, dalam pertemuan itu dirinya melaporkan agar persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua.

“Bukan itu (dipasangkan dengan Paulus). Banyak hal yang dilaporkan dan minta petunjuk dari Kepala BIN,” kata Lukas dalam keterangan tertulisny, Jumat (15/9).

‎Pertemuan itu, lanjut dia, membahas banyak hal. Salah satunya adalah mengenai kejadian pasca-Pilkada serentak 2017. Seperti diketahui, ada beberapa kabupaten/kota di Papua yang melaksanakan pemilihan.

Lukas meminta kepada Kepala BIN agar disampaikan kepada Mendagri untuk segera dilakukan pelantikan. “Bahkan ada lima wilayah yang PSU (pemilihan suara ulang). Sesuai putusan MK (Mahkamah Agung) harus segera dilantik. Saya meminta arahan agar tidak terjadi bentrok nanti,” tuturnya.

‎Lalu, juga ada pembahasan mengenai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Lukas, pelaksanaan otonomi khusus di Papua tinggal 6 tahun lagi. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah pusat menyiapkan grand design.

“Nah setelah otonomi khusus itu nanti seperti apa. Saya diskusi itu,” lanjut dia. Lukas diketahui sempat dipanggil Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Pemprov Papua Tahun Anggaran 2014-2017.

Lukas mengatakan, hampir di setiap pilkada selalu terjadi permasalahan. Akibatnya, banyak pembangunan yang dilakukan, tapi kemudian hancur karena dibakar. “Tentu rakyat juga yang kasihan,” tandasnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...