Selasa, 21 November 2017 | 00.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tak Bikin Takut, OTT KPK Justru Dinilai Tingkatkan Investor

Tak Bikin Takut, OTT KPK Justru Dinilai Tingkatkan Investor

Reporter : Fauzan | Sabtu, 16 September 2017 - 10:49 WIB

IMG-26340

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti suap kasus persetujuan Raperda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin, dalam kasus tersebut empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Jumat (15/9). ANTARA/Wahyu Putro A.

Jakarta, kini.co.id – Terjaringnya sejumlah kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sebagian masyarakat berfikir akan kaburnya investor ke Indonesia.

OTT dinilai bikin takut investor untuk menanamkan modalnya ke daerah karena khawatir akan terjerat kasus korupsi.

Padahal, OTT merupakan upaya penegakan hukum yang tak seharusnya ditakuti bahkan harus didukung.

Terkait ini Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengatakan investor tak akan takut menanamkan modalnya meski banyak OTT.

“Kalau ingin memberantas korupsi, kenapa mengganggu? Kalau menurut saya, para investor semakin yakin bahwa di Indonesia betul-betul memiliki aturan,” ujarnya, Jumat (15/9/2017).

Investor, kata dia, justru akan merasa nyaman, bahwa dana yang akan ditanamkan benar untukk kepentingan bisnis.

“Mereka (investor) ingin ada kepastian hukum. Jadi bila KPK melakukan OTT, tidak akan menganggu investor karena dana yang akan disimpan akan benar-benar secure,” ujar Akbar.

Sementara, beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut OTT KPK akan berpengaruh pada investor yang akan menanamkan modalnya.

Sebab, menurut Fahri, jika banyak OTT timbul kesan Indonesia sarang korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...