Sabtu, 18 November 2017 | 21.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Limbah Plastik jadi Aspal Berdampak Luar Biasa, Menko Luhut Minta Pemulung Dilibatkan

Limbah Plastik jadi Aspal Berdampak Luar Biasa, Menko Luhut Minta Pemulung Dilibatkan

Reporter : Ardiansyah | Sabtu, 16 September 2017 - 14:07 WIB

IMG-26341

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan lapangan penerapan Teknologi Campuran Beraspal Menggunakan Limbah Plastik hasil Balitbang PUPR di Jl Sultan Agung, Bekasi, Sabtu (16/9). KiniNews/Ardiansyah.

Bekasi, kini.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono langsung melakukan tinjauan lapangan penerapan teknologi campuran aspal menggunakan limbah plastik hasil Balitbang PU-Pera di Jalan Sultan Agung, Bekasi Barat.

Sebelumnya, uji coba penerapan teknologi campuran aspal menggunakan limbah plastik hasil Balitbang PU-Pera, juga telah dilakukan di Bali, belum lama ini.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penggunaan sampah plastik digunakan karena memiliki dampak yang sangat luar biasa. Khususnya dampak terhadap lingkungan, kesehatan hingga pariwisata.

Menurutnya, karena dampak yang dihasilkan sangat luar biasa, oleh karena itu dirinya meminta agar teknologi ini bisa terus berjalan. Bahkan dalam penerapan teknologi tersebut, dirinya meminta agar bisa dinikmati oleh kalangan bawah seperti pemulung.

“Kita mau pengusaha kecil menikmati ini, supaya ekonomi masyarakat dapat tumbuh. Presiden selalu memerintahkan bagaimana ekonomi masyarakat dapat tumbuh,” ujarnya usai meninjau pengaspalan di Jalan Raya Sultan Agung, Sabtu (16/9/2017).

Untuk bisa dirasakan oleh pemulung harus dibuat suatu model bisnis untuk menerapkan teknologi sampah plastik tersebut. Karena dengan dibuatnya suatu bisnis model maka alur dan detailnya akan bisa lebih jelas dan terasa manfaatnya.

“Tadi Pak Basuki (Menteri PUPR) bisik-bisik, ini bagaimana kita membangun sentra-sentra ekonomi kecil untuk supply kepada PUPR untuk mencampur sekian persen dari setiap kilometer aspal plastik yang akan dibuat. Saya pikir bisa dibikin business model. Sehingga suistanable dari proyek ini akan berjalan dan dampaknya akan baik sekali. Ini masih akan kita rapatkan minggu depan,” tandas dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...