Sabtu, 18 November 2017 | 21.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Seminar 65 dibatalkan, LBH teriak markasnya dikepung anti-komunis

Seminar 65 dibatalkan, LBH teriak markasnya dikepung anti-komunis

Sabtu, 16 September 2017 - 14:15 WIB

IMG-26345

Puluhan aparat kepolisian menjaga LBH Jakarta Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi rencana seminar 65 yang digagas oleh Forum 65, Sabtu (16/9).KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Rencana seminar yang digagas Forum 65 dengan tema’Pengungkapan Sejarah 165; yang sedianya digelar Sabtu-Ahad (16-17/9) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terpaksa diminta untuk tidak dilaksanakan.

Penghentian seminar tersebut oleh aparat kepolisian berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban. Pasalnya beberapa hari sebelumnya beredar jika seminar tersebut mendapat penolakan beberapa ormas dan mahasiswa.

Berdasarkan pantauan di LBH Jakarta sejak pukul 06.00 WIb, aparat kepolisian sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya aksi tindak kekerasan.

Namun upaya penjagaan di LBH Jakarta justru berbalik tudingan dari LBH Jakarta secara masif, beberapa aktivis LBH Jakarta menyebarkan melalui media sosial dan pesan grup berantai jika markas mereka ‘dikepung’ dan berteriak matinya demokrasi.

Yunita, salah seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam pesan berantainya, Sabtu (16/9) sekitar pukul 09.30 WIB, berisi bahwa Kantor YLBHI dikepung oleh massa anti-komunis dan polisi memblokade orang masuk sekalipun dia peserta diskusi.

“Seminar ini bukan kegiatan penyebaran komunisme tapi Diskusi Pelurusan Sejarah 65 yang diikuti akademisi dan korban 65 yang sudah sepuh semua,” ujarnya.

Karena itu, kata dia LBH Jakarta memanggil siapa saja untuk bersolidaritas melindungi YLBHI karena upaya yang dilakukan oleh Polisi mereka nilai sebagai serangan langsung pada demokrasi.

Sebelumnya beredar pula pesan di grup WhatsApp yang berisi seruan until mengirimkan pesan singkat ke ponsel Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengingatkan sang jenderal agar menjaga semangat reformasi dan demokrasi.

Forum 65 selaku penyelenggara diskusi pelurusan sejarah di LBH Jakarta mengecam tindakan polisi yang menghambat kegiatan tersebut.

Bonnie Setiawan, Koordinator Forum 65 mengatakan aksi blokade yang dilakukan polisi Sabtu (16/9), merupakan hal yang tidak masuk akal karena LBH Jakarta sebagai tempat publik, tempat di mana keadilan diadukan dan menjadi terminal bagi para pejuang keadilan adalah sebuah pembungkaman yang secara sistematis dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Sedianya, hari ini dan besok akan diselenggarakan sebuah seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966. Sebuah forum untuk berdiskusi dan berdialektika untuk mencari sebuah kebenaran sejarah bangsa. Upaya ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk terus mendukung Indonesia terus menjadi sebuah bangsa yang besar, yang menghargai setiap sejarah bangsa, mengakui jika memang pernah terjadi kesalahan dalam sejarah masa lalu sekaligus membuka kepada publik bahwa kebenaran sejarah tidak mutlak hanya dimiliki oleh rezim yang pernah berkuasa,” kata dia.

Hingga pukul 11.30 WIB di LBH Jakarta aparat kepolisian masih melakukan penjagaan ketat baik yang keluar masuk area tersebut, sementara puluhan aktivis LBH Jakarta baik di dalam kantor maupun diluar tampak duduk-duduk dan mengobrol.

Sejumlah penyintas 65 yang direncanakan menjadi peserta ataupun pemateri juga satu persatu dievakuasi oleh pihak panitia.

Setidaknya ada dua elemen gelombang aksi yang pertama sekitar pukul 09.30-11.00 WIb dari gabungan mahasiswa dan ormas Islam, mereka menggelar aksi di seberang depan kantor LBH Jakarta atau tepatnya Jl Kimia yang disering disebut jalur gaja.

Berikutnya sekitar pukul 13.00 WIB dari Laskar Merah Putih (LMP) yang meminta agenda seminar 65 yang digagas forum 65 untuk tidak dilaksanakan.

Sementara itu aktivis IPT 65 Dolorosa Sinaga mengatakan kepada awak media bahwa semestinya polisi tidak berhak membubarkan seminar 65. Karena, kata dia seminar yang bertujuan meluruskan sejarah adalah dilindungi UU dan jika ini kembali terjadi maka adalah sebuah pembungkaman demokrasi.

“Ini seharusnya tidak boleh dibubarkan, karena kegiatan ini ga mesti ada izin dari polisi, ” kata dia di depan LBH Jakarta, Sabtu (16/9).

Hingga pukul 14.00 WIB, aparat kepolisian masih melakukan penjagaan di LBH Jakarta Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara massa mahasiswa dan ormas Islam yang menolak seminar 65 yang disebut ‘anti-pki’ oleh aktivis LBH membubarkan diri secara tertib. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...