Jumat, 19 Januari 2018 | 10.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Seminar 65 dibatalkan, LBH teriak markasnya dikepung anti-komunis

Seminar 65 dibatalkan, LBH teriak markasnya dikepung anti-komunis

Sabtu, 16 September 2017 - 14:15 WIB

IMG-26345

Puluhan aparat kepolisian menjaga LBH Jakarta Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasi rencana seminar 65 yang digagas oleh Forum 65, Sabtu (16/9).KiniNews/Rakisa.

JAKARTA, kini.co.id – Rencana seminar yang digagas Forum 65 dengan tema’Pengungkapan Sejarah 165; yang sedianya digelar Sabtu-Ahad (16-17/9) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terpaksa diminta untuk tidak dilaksanakan.

Penghentian seminar tersebut oleh aparat kepolisian berdasarkan pertimbangan keamanan dan ketertiban. Pasalnya beberapa hari sebelumnya beredar jika seminar tersebut mendapat penolakan beberapa ormas dan mahasiswa.

Berdasarkan pantauan di LBH Jakarta sejak pukul 06.00 WIb, aparat kepolisian sudah berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya aksi tindak kekerasan.

Namun upaya penjagaan di LBH Jakarta justru berbalik tudingan dari LBH Jakarta secara masif, beberapa aktivis LBH Jakarta menyebarkan melalui media sosial dan pesan grup berantai jika markas mereka ‘dikepung’ dan berteriak matinya demokrasi.

Yunita, salah seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam pesan berantainya, Sabtu (16/9) sekitar pukul 09.30 WIB, berisi bahwa Kantor YLBHI dikepung oleh massa anti-komunis dan polisi memblokade orang masuk sekalipun dia peserta diskusi.

“Seminar ini bukan kegiatan penyebaran komunisme tapi Diskusi Pelurusan Sejarah 65 yang diikuti akademisi dan korban 65 yang sudah sepuh semua,” ujarnya.

Karena itu, kata dia LBH Jakarta memanggil siapa saja untuk bersolidaritas melindungi YLBHI karena upaya yang dilakukan oleh Polisi mereka nilai sebagai serangan langsung pada demokrasi.

Sebelumnya beredar pula pesan di grup WhatsApp yang berisi seruan until mengirimkan pesan singkat ke ponsel Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengingatkan sang jenderal agar menjaga semangat reformasi dan demokrasi.

Forum 65 selaku penyelenggara diskusi pelurusan sejarah di LBH Jakarta mengecam tindakan polisi yang menghambat kegiatan tersebut.

Bonnie Setiawan, Koordinator Forum 65 mengatakan aksi blokade yang dilakukan polisi Sabtu (16/9), merupakan hal yang tidak masuk akal karena LBH Jakarta sebagai tempat publik, tempat di mana keadilan diadukan dan menjadi terminal bagi para pejuang keadilan adalah sebuah pembungkaman yang secara sistematis dilakukan oleh pihak kepolisian.

“Sedianya, hari ini dan besok akan diselenggarakan sebuah seminar Sejarah Pengungkapan Kebenaran 1965/1966. Sebuah forum untuk berdiskusi dan berdialektika untuk mencari sebuah kebenaran sejarah bangsa. Upaya ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk terus mendukung Indonesia terus menjadi sebuah bangsa yang besar, yang menghargai setiap sejarah bangsa, mengakui jika memang pernah terjadi kesalahan dalam sejarah masa lalu sekaligus membuka kepada publik bahwa kebenaran sejarah tidak mutlak hanya dimiliki oleh rezim yang pernah berkuasa,” kata dia.

Hingga pukul 11.30 WIB di LBH Jakarta aparat kepolisian masih melakukan penjagaan ketat baik yang keluar masuk area tersebut, sementara puluhan aktivis LBH Jakarta baik di dalam kantor maupun diluar tampak duduk-duduk dan mengobrol.

Sejumlah penyintas 65 yang direncanakan menjadi peserta ataupun pemateri juga satu persatu dievakuasi oleh pihak panitia.

Setidaknya ada dua elemen gelombang aksi yang pertama sekitar pukul 09.30-11.00 WIb dari gabungan mahasiswa dan ormas Islam, mereka menggelar aksi di seberang depan kantor LBH Jakarta atau tepatnya Jl Kimia yang disering disebut jalur gaja.

Berikutnya sekitar pukul 13.00 WIB dari Laskar Merah Putih (LMP) yang meminta agenda seminar 65 yang digagas forum 65 untuk tidak dilaksanakan.

Sementara itu aktivis IPT 65 Dolorosa Sinaga mengatakan kepada awak media bahwa semestinya polisi tidak berhak membubarkan seminar 65. Karena, kata dia seminar yang bertujuan meluruskan sejarah adalah dilindungi UU dan jika ini kembali terjadi maka adalah sebuah pembungkaman demokrasi.

“Ini seharusnya tidak boleh dibubarkan, karena kegiatan ini ga mesti ada izin dari polisi, ” kata dia di depan LBH Jakarta, Sabtu (16/9).

Hingga pukul 14.00 WIB, aparat kepolisian masih melakukan penjagaan di LBH Jakarta Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Sementara massa mahasiswa dan ormas Islam yang menolak seminar 65 yang disebut ‘anti-pki’ oleh aktivis LBH membubarkan diri secara tertib. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...