Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 16 September 2017 - 16:35 WIB

IMG-26353

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi di Aksi Bela Rohingya 169 di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). KiniNews/Zainal Bakri.

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah resmi mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi muslim Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar pada 13 September 2019 lalu.

Kebijakan Presiden Jokowi itu pun disebut hanya sebuah pencitraan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Ketua MPR, Amien Rais.

Pernyataan keduanya disampaikan dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Prabowo Subianto dalam orasinya dihadapan ribuan peserta aksi menyatakan bahwa langkah Presiden mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya kuranglah tepat. Bahkan dia berujar, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pencitraan.

“Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang,” kata Prabowo.

Setelah Prabowo mengucapkan itu dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169, majulah ke depan salah satu tokoh Partai Amanat Nasional yakni Amien Rais.

Dengan lantang, Amien Rais menyebut bahwa Presiden Jokowi telah terlambat mengirimkan bantuan kemanusiaan. Terlebih bantuan itu terbilang sedikit.

Bantuan kemanusiaan itu -antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak dan selimut seberat sekitar 34 ton- diangkut dengan empat pesawat Hercules TNI.

“Saudara Jokowi ini terlambat dan cuma sedikit itu (memberikan bantuan). Hanya pencitraan saja mungkin,” kata Amien.

Terlebih, kata dia, Jokowi mempunyai tugas konstitusional yang harus dijalaninya. Tugas itu misalnya membantu masyarakat yang menjadi korban penindasan atau kedzaliman.

“Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya,” paparnya.

Masih menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Tapi apa yang terjadi di Rohingya tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...