Selasa, 21 November 2017 | 00.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 16 September 2017 - 16:35 WIB

IMG-26353

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi di Aksi Bela Rohingya 169 di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). KiniNews/Zainal Bakri.

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah resmi mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi muslim Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar pada 13 September 2019 lalu.

Kebijakan Presiden Jokowi itu pun disebut hanya sebuah pencitraan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Ketua MPR, Amien Rais.

Pernyataan keduanya disampaikan dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Prabowo Subianto dalam orasinya dihadapan ribuan peserta aksi menyatakan bahwa langkah Presiden mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya kuranglah tepat. Bahkan dia berujar, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pencitraan.

“Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang,” kata Prabowo.

Setelah Prabowo mengucapkan itu dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169, majulah ke depan salah satu tokoh Partai Amanat Nasional yakni Amien Rais.

Dengan lantang, Amien Rais menyebut bahwa Presiden Jokowi telah terlambat mengirimkan bantuan kemanusiaan. Terlebih bantuan itu terbilang sedikit.

Bantuan kemanusiaan itu -antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak dan selimut seberat sekitar 34 ton- diangkut dengan empat pesawat Hercules TNI.

“Saudara Jokowi ini terlambat dan cuma sedikit itu (memberikan bantuan). Hanya pencitraan saja mungkin,” kata Amien.

Terlebih, kata dia, Jokowi mempunyai tugas konstitusional yang harus dijalaninya. Tugas itu misalnya membantu masyarakat yang menjadi korban penindasan atau kedzaliman.

“Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya,” paparnya.

Masih menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Tapi apa yang terjadi di Rohingya tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 23:02 WIB

Indonesia dilirik Belgia sebagai pasar ekspor utama kentang goreng

Industri makanan dan minuman di Indonesia tumbuh positif di sepanjang tahun 2017, bahkan berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB) industri ...
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...