Rabu, 20 September 2017 | 19.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Prabowo – Amien Rais kompak sebut bantuan Jokowi untuk Rohingya pencitraan

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 16 September 2017 - 16:35 WIB

IMG-26353

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berorasi di Aksi Bela Rohingya 169 di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9). KiniNews/Zainal Bakri.

JAKARTA, kini.co.id – Pemerintah resmi mengirim bantuan kemanusiaan untuk pengungsi muslim Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar pada 13 September 2019 lalu.

Kebijakan Presiden Jokowi itu pun disebut hanya sebuah pencitraan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Mantan Ketua MPR, Amien Rais.

Pernyataan keduanya disampaikan dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9).

Prabowo Subianto dalam orasinya dihadapan ribuan peserta aksi menyatakan bahwa langkah Presiden mengirimkan bantuan kepada etnis Rohingya kuranglah tepat. Bahkan dia berujar, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pencitraan.

“Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang,” kata Prabowo.

Setelah Prabowo mengucapkan itu dalam orasi Aksi Bela Rohingya 169, majulah ke depan salah satu tokoh Partai Amanat Nasional yakni Amien Rais.

Dengan lantang, Amien Rais menyebut bahwa Presiden Jokowi telah terlambat mengirimkan bantuan kemanusiaan. Terlebih bantuan itu terbilang sedikit.

Bantuan kemanusiaan itu -antara lain berupa beras, makanan siap saji, tangki air, tenda, pakaian anak dan selimut seberat sekitar 34 ton- diangkut dengan empat pesawat Hercules TNI.

“Saudara Jokowi ini terlambat dan cuma sedikit itu (memberikan bantuan). Hanya pencitraan saja mungkin,” kata Amien.

Terlebih, kata dia, Jokowi mempunyai tugas konstitusional yang harus dijalaninya. Tugas itu misalnya membantu masyarakat yang menjadi korban penindasan atau kedzaliman.

“Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya,” paparnya.

Masih menurutnya, Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

“Tapi apa yang terjadi di Rohingya tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan,” tegasnya.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...