Jumat, 19 Januari 2018 | 10.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tetapkan Eddy Rumpoko tersangka suap

KPK tetapkan Eddy Rumpoko tersangka suap

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 17 September 2017 - 16:22 WIB

IMG-26373

Walikota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko tiba di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) dini hari. KiniNews/Rakisa

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama dua orang lainnya yakni Kabag ULP Eddi Setiawan dan pemilik Amarta Hills Hotel Philip Jacobson sebagai tersangka.

Ketiga resmi sebagai tersangka atas kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa secara intensif ketiganya yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9).

“Setelah melakukan pemeriksaan, KPK meningkatkan status tersangka terhadap terhadap tiga orang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9).

Eddy dan Eddi diduga menerima suap dari Philip terkait proyek pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. Selain menangkap ketiganya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK juga menyita uang sekitar Rp 300 juta.

Diduga, uang Rp 200 juta diberikan Philip kepada Eddy Rumpoko untuk memuluskan proyek.

“Uang tersebut sebanyak Rp 200 juta dalam pecahan uangan Rp50.000 yang dibungkus kertas koran dalam tas kertas,”tambahnya.

Tak hanya terhadap Eddy, Filipus juga sebelumnya sudah terlebih dahulu memberikan uang kepada Kepala Bagian ULP Pemkot Batu Edi Setyawan sebanyak Rp 100 juta di sebuah hotel. Uang tersebut merupakan fee proyek pengadaan barang dan jasa di bidang peraboran Pemkot Batu tahun anggaran 2017.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:42 WIB

Soal Ustadz Zulkifli, Fahri Hamzah: Orang ngomong akhir zaman aja ga boleh

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal status tersangka Ustadz Zulkifli Muhammad Ali yang diduga melakukan ujaran kebencian. Menurut ...
Dana desa untuk  93 daerah siap dicairkan
Ekonomi - Jumat, 19 Januari 2018 - 07:33 WIB

Dana desa untuk 93 daerah siap dicairkan

Kementerian Keuangan menyatakan ada sekitar 25 persen daerah kota/kabupaten yang telah memenuhi syarat untuk pencairan dana desa tahap satu tahun ...
DPR dukung impor beras dengan catatan
Peristiwa - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:49 WIB

DPR dukung impor beras dengan catatan

DPR mendukung kebijakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyat ...
Menteri Luhut ingin santri melek teknologi
Pendidikan - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:35 WIB

Menteri Luhut ingin santri melek teknologi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta santri agar tidak buta teknologi dan mendorong mereka untuk belajar serta bekerja ...
Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah
Hukum - Kamis, 18 Januari 2018 - 21:02 WIB

Ustadz Zulkifli tak ditahan, dipersilahkan kembali berdakwah

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan SARA.Diperiksa selama empat jam di Gedung Bareskrim ...
Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa
Politik - Kamis, 18 Januari 2018 - 17:18 WIB

Bamsoet: Baik buruknya citra DPR tergantung media massa

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, baik buruknya DPR sangat tergantung media massa. Karena itu, ia bertekad untuk membangun citra wakil ...