Sabtu, 18 November 2017 | 20.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK tetapkan Eddy Rumpoko tersangka suap

KPK tetapkan Eddy Rumpoko tersangka suap

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 17 September 2017 - 16:22 WIB

IMG-26373

Walikota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko tiba di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) dini hari. KiniNews/Rakisa

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko bersama dua orang lainnya yakni Kabag ULP Eddi Setiawan dan pemilik Amarta Hills Hotel Philip Jacobson sebagai tersangka.

Ketiga resmi sebagai tersangka atas kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Penetapan ini dilakukan KPK setelah memeriksa secara intensif ketiganya yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (16/9).

“Setelah melakukan pemeriksaan, KPK meningkatkan status tersangka terhadap terhadap tiga orang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9).

Eddy dan Eddi diduga menerima suap dari Philip terkait proyek pengadaan meubelair di Pemkot Batu tahun anggaran 2017. Selain menangkap ketiganya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK juga menyita uang sekitar Rp 300 juta.

Diduga, uang Rp 200 juta diberikan Philip kepada Eddy Rumpoko untuk memuluskan proyek.

“Uang tersebut sebanyak Rp 200 juta dalam pecahan uangan Rp50.000 yang dibungkus kertas koran dalam tas kertas,”tambahnya.

Tak hanya terhadap Eddy, Filipus juga sebelumnya sudah terlebih dahulu memberikan uang kepada Kepala Bagian ULP Pemkot Batu Edi Setyawan sebanyak Rp 100 juta di sebuah hotel. Uang tersebut merupakan fee proyek pengadaan barang dan jasa di bidang peraboran Pemkot Batu tahun anggaran 2017.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...