Sabtu, 18 November 2017 | 21.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Eddy Rumpoko diduga terima uang suap dari Filipus di parkiran hotel

Eddy Rumpoko diduga terima uang suap dari Filipus di parkiran hotel

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 17 September 2017 - 16:43 WIB

IMG-26376

Walikota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko tiba di gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9) dini hari. KiniNews/Rakisa

Jakarta, kini.co.id – Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko resmi ditetapkan sebagai tersangka suap dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menjelaskan bahwa dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan satgas KPK mengamankan lima orang, yaitu Eddy Rumpoko, Eddi Setiawan, Filipus Djap, ZE, dan Y.

KPK juga menetapkan pemilik Amarta Hills Hotel, Filipus Djap diduga sebagai pihak pemberi, sedankan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ERP), dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan sebagai penerima.

Dijelaskan Laode pada Sabtu (16/9) sekitar pukul 12.30 WIB, Philips bertemu disebuah restoran hotel miliknya dengan Eddy Rumpoko di daerah Batu.

Kemudian kedunya menuju parkiran dan saat itu diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp100 juta kepada Eddy.

Sekitar 30 menit kemudian, Filipus menuju rumah dinas Wali Kota Batu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp200 juta dalam pecahan Rp50 ribu yang dibungkus kertas koran dalam tas kertas atau “paper bag”.

“Tim KPK kemudian mengamankan keduanya bersama Y sopir Wali Kota Batu beserta uang Rp200 juta. Ketiganya kemudian dibawa tim ke Polda Jatim untuk menjalani pemeriksaan awal,” beber Laode dalam keterangan persnya di gedung KPK, Ahad (17/9).

Selanjutnya, tim lainnya mengikuti EDS dan mengamankan EDS sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah jalan di daerah Batu.

“Dari tangan EDS diamankan uang Rp100 juta yang dibungkus kertas koran dalam “paper bag”,” katanya.

Secara terpisah, lanjut Syarif tim KPK juga mengamankan ZE di rumahnya sekitar pukul 16.00 WIB. “Tim kemudian membawa ZE ke Pemkot Batu untuk dilakukan pemeriksaan awal,” tuturnya.

Sekitar pukul 01.00 WIB Minggu dini hari, tim KPK bersama tiga orang yang diamankan, yaitu ERP, FHL, dan EDS diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta.

Diduga kata Laode pemberian uang terkait “fee” 10 persen untuk Wali Kota dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan “meubelair” di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” tambahnya.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai “fee” untuk panitia pengadaan.

Untuk kepentingan penyidikan, tim KPK juga menyegel sejumlah ruangan di beberapa lokasi antara lain ruang kerja Wali Kota Batu, Ruang ULP, ruangan Kepala Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) dan ruangan lainnya di Pemkot Batu serta beberapa ruangan di kantor milik Philip. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...