Rabu, 20 September 2017 | 19.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>OTT Kepala Daerah massif, KPK sebut norma hukum banyak dilanggar

OTT Kepala Daerah massif, KPK sebut norma hukum banyak dilanggar

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 17 September 2017 - 18:56 WIB

IMG-26380

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta, kini.co.id – Serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah setahun terakhir punya pesan khusus. Bahwa ‘fee’ 10 persen dari anggaran proyek telah menjadi norma hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan hal itu saat rilis hasil Operasi Tangkap Tanngan (OTT) Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Ahad (17/9).

“Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK bahwa dari serentetan OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa bulan terakhir, motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu melakukan penerimaan suap itu terjadi, kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu rata-rata 10 persen,” kata Syarif.

Laode menyatakan bahwa bahwa fee 10 persen menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah. Hal itu terjadi pada kasus Eddy Rumpoko itu terdapat total fee 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp5,26 miliar.

“Jangan dilihat jumlah uang transaksinya tetapi bagaimana menyelamatkan proyek yang besar itu agar sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah, karena yang rugi nantinya juga masyarakat secara umum,” tambahnya.

Khusu di Kota Batu tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap (FHL).

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ERP), dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan (EDS).

Pemberian uang kepada Eddy terkait fee 10 persen untuk Wali Kota dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Syarif.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Kasus lainnya, kata Laode yang meminta fee 10 persen adalah Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti.

Dalam kasus Ridwan, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Ridwan Mukti (RM), Lily Martiani Maddari (LMM) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga atau istri Ridwan Mukti, dan Rico Dian Sari (RDS) berprofesi sebagai pengusaha.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT Statika Mitra Sarana Jhoni Wijaya (JHW),” kata Alexander.

Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT Statika Mitra Sarana di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen perproyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

Dari dua proyek yang dimenangkan PT Statika Mitra Sarana, dijanjikan Rp4,7 miliar dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong.

Yaitu proyek pembangunan atau peningkatan jalan TES-Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp16 miliar.

Seperti diketahu dalam sepekan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi yang berkaitan dengan proyek APBD, yakni Bupati Batubara non aktif OK Arya Zulkarnaen bersama Kepala Dinas PUPUR Helman Herdady serta bos dealer yang menjadi pengepul uang haram Ok Arya yakni Sujendi Tarsono, Maringan Situmorang selaku Direktur PT GMJ dan Syaiful Azhar dari PT T sebagai pemberi.

Selang sehari setelah OTT di Batubara, KPK kembali menggelar OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari OTT ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat orang ini adalah Direktur Utama PDAM Bandarmasin Muslih, Manajer keuangan PDAM Bandarmasin Transis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, yang juga Ketua Pansus Raperda yang tengah dibahas, Andi Efendi.

“Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terhadap anggota DPRD dalam persetujuan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin senilai Rp 50,5 miliar kepada PDAM Banjarmasin,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat, 15 September 2017. KPK mengamankan uang senilai Rp 48 juta yang merupakan bagian dari total suap dalam kasus ini senilai Rp 150 juta.

Terbaru Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko bersama dua orang lainnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:44 WIB

Komisi I sayangkan TV swasta tak respon pemutaran film G30S/PKI

Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi menyanyangkan sikap stasiun TV swasta yang tak merespon ajakan pemutaran film G30SPKI dari ...
Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi
Hukum - Rabu, 20 September 2017 - 16:31 WIB

Kuasa hukum sebut penetapan tersangka Novanto berdasarkan asumsi

Tim kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana menilai tuduhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya tidak berdasar.Dikatakannya tuduhan kliennya ...
Uber diduga suap Polisi Indonesia
Peristiwa - Rabu, 20 September 2017 - 16:21 WIB

Uber diduga suap Polisi Indonesia

Perusahaan aplikasi layanan transportasi online, Uber, tengah menjadi sorotan karena diduga melakukan tindakan ilegal dalam memuluskan perizinan operasional mereka ...
Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 16:08 WIB

Komite I DPD Minta Sistem Keuangan Desa Segera Dioptimalkan

Komite I DPD RI meminta implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus dioptimalkan ke seluruh wilayah di Indonesia termasuk desa yang ...
PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:58 WIB

PDI-P copot Masinton dari Pansus Angket KPK

Fraksi PDI Perjuangan tiba-tiba mencopot Masinton Pasaribu dari Pansus Angket KPK. Dalam surat Fraksi PDIP bernomor 153/F-PDIP/DPR-RI/IX/2017 tertanggal 19 September ...
PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden
Politik - Rabu, 20 September 2017 - 15:01 WIB

PAN Meminta Pansus Angket KPK Tak Bawa-bawa Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak keinginan Pansus Hak Angket KPK untuk konsultasi dengan Presiden Joko Widodo ...