Sabtu, 20 Januari 2018 | 21.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>OTT Kepala Daerah massif, KPK sebut norma hukum banyak dilanggar

OTT Kepala Daerah massif, KPK sebut norma hukum banyak dilanggar

Reporter : Zainal Bakri | Minggu, 17 September 2017 - 18:56 WIB

IMG-26380

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan kepada wartawan terkait penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) Walikota Batu di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (17/9). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Jakarta, kini.co.id – Serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Daerah setahun terakhir punya pesan khusus. Bahwa ‘fee’ 10 persen dari anggaran proyek telah menjadi norma hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan hal itu saat rilis hasil Operasi Tangkap Tanngan (OTT) Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Ahad (17/9).

“Ada pesan khusus yang ingin disampaikan KPK bahwa dari serentetan OTT yang dilakukan KPK dalam beberapa bulan terakhir, motivasi atau hal-hal mengapa orang-orang itu melakukan penerimaan suap itu terjadi, kebanyakan itu memotong uang dari proyek itu rata-rata 10 persen,” kata Syarif.

Laode menyatakan bahwa bahwa fee 10 persen menjadi norma umum dari setiap anggaran pemerintah. Hal itu terjadi pada kasus Eddy Rumpoko itu terdapat total fee 10 persen dari nilai proyek sebesar Rp5,26 miliar.

“Jangan dilihat jumlah uang transaksinya tetapi bagaimana menyelamatkan proyek yang besar itu agar sesuai dengan yang direncanakan oleh pemerintah, karena yang rugi nantinya juga masyarakat secara umum,” tambahnya.

Khusu di Kota Batu tersebut, KPK telah menetapkan tiga tersangka, diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap (FHL).

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, yakni Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ERP), dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Batu Edi Setyawan (EDS).

Pemberian uang kepada Eddy terkait fee 10 persen untuk Wali Kota dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

“Diduga diperuntukan pada Wali Kota uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong FHL untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota,” kata Syarif.

Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Kasus lainnya, kata Laode yang meminta fee 10 persen adalah Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti.

Dalam kasus Ridwan, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Ridwan Mukti (RM), Lily Martiani Maddari (LMM) berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga atau istri Ridwan Mukti, dan Rico Dian Sari (RDS) berprofesi sebagai pengusaha.

Sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Direktur PT Statika Mitra Sarana Jhoni Wijaya (JHW),” kata Alexander.

Diduga pemberian uang terkait fee proyek yang dimenangkan PT Statika Mitra Sarana di Provinsi Bengkulu dari komitmen 10 persen perproyek yang harus diberikan kepada Gubernur Bengkulu melalui istrinya.

Dari dua proyek yang dimenangkan PT Statika Mitra Sarana, dijanjikan Rp4,7 miliar dari dua proyek di Kabupaten Rejang Lebong.

Yaitu proyek pembangunan atau peningkatan jalan TES-Muara Aman Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp37 miliar dan proyek pembangunan atau peningkatan jalan Curuk Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong dengan nilai proyek Rp16 miliar.

Seperti diketahu dalam sepekan KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi yang berkaitan dengan proyek APBD, yakni Bupati Batubara non aktif OK Arya Zulkarnaen bersama Kepala Dinas PUPUR Helman Herdady serta bos dealer yang menjadi pengepul uang haram Ok Arya yakni Sujendi Tarsono, Maringan Situmorang selaku Direktur PT GMJ dan Syaiful Azhar dari PT T sebagai pemberi.

Selang sehari setelah OTT di Batubara, KPK kembali menggelar OTT di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari OTT ini KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempat orang ini adalah Direktur Utama PDAM Bandarmasin Muslih, Manajer keuangan PDAM Bandarmasin Transis, Ketua DPRD Banjarmasin Iwan Rusmali, dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, yang juga Ketua Pansus Raperda yang tengah dibahas, Andi Efendi.

“Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap terhadap anggota DPRD dalam persetujuan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin senilai Rp 50,5 miliar kepada PDAM Banjarmasin,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat, 15 September 2017. KPK mengamankan uang senilai Rp 48 juta yang merupakan bagian dari total suap dalam kasus ini senilai Rp 150 juta.

Terbaru Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko bersama dua orang lainnya. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...