Jumat, 15 Desember 2017 | 00.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

IMG-26532

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji, Fadli Zon. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu selama negara tetap diuntungkan.

“Kalau uangnya masuk kas negara ya saya kira bagus, ada pemasukan daripada tidak jelas dikumpulkan hasil rampasannya” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (22/9).

Barang rampasan seperti mobil bakal mengalami penurunan nilai bila tak dimanfaatkan.

Biaya rutin perawaran barang tersebut pun terbilang besar. Sementara bila tak dirawat barang rampasan bakal menjadi besi tua dan rongsokan.

Tapi, Fadli mengingatkan, ada mekanisme dalam proses lelang barang rampasan. KPK, tegas dia, harus memastikan barang yang dilelang memiliki surat lengkap dan sah secara hukum, terutama barang otomotif.

“Misal (mobil dibeli) dari penyelundupan itu gimana status barang itu di sisi hukum yang lain, itu soal kepemilikan yang sah, jadi menurut saya ini harus diselesaikan,” jelas Fadli.

Apalagi, penjualan dilakukan dengan cara lelang. Meski harga yang dipasang terbilang murah, proses lelang membuat harga bisa menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya.

“Misalnya ditetapkan Rp100 juta, tapi kalau peminatnya banyak bisa jadi Rp150 juta. Jadi menurut saya ini harus jelas dulu duduk persoalannya,” tegas Fadli.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan lelang hari ini harusnya menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam membeli suatu aset.

Isa berpendapat keikutsertaan KPK dalam proses lelang merupakan hal lumrah.

Setiap barang yang sudah selesai proses hukumnya memang dimasukkan ke dalam proses lelang.

Barang-barang yang salah satunya merupakan hasil gratifikasi itu harus ditentukan pemanfaatannya.

“Hasil lelang harus masuk ke kas negara menjadi biaya masuk ke negara tidak kena pajak. Kalau enggak dimanfaatkan seperti ini oleh negara di lelang saja agar bisa memberikan income kembali kepada negara,” jelas dia.

Lelang barang rampasan KPK akan dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) III di JCC, Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB. Peserta lelang tidak bisa mendaftar saat acara berlangsung. Peserta harus sudah mendaftar di situs lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Peserta juga harus melakukan registrasi ulang di JCC dan dikenakan biaya 3 persen dari harga lelang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 21:40 WIB

Fahri Hamzah kembali menang lawan PKS di Pengadilan Tinggi

Politis PKS, Fahri Hamza kembali memenangkan pertarungan hukum melawan DPP PKS di Pengadilan Tinggi Jakarta.Dalam putusannya Pengadilan Tinggi menolak banding yang ...
Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 20:36 WIB

Survei INES: Effendi Simbolon ungguli Tengku Erry

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survei (INES), nama politisi PDI-P Effendi Simbolon mengungguli petahana Tengku Erry Nuradi ...
Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 19:30 WIB

Delapan pemuda Jatiwaringin divonis bebas

Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, yang didakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang remaja, yang ...
Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam
Politik - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:42 WIB

Memanas, PPP Djan Faridz Ultimatum Kubu Romy Kosongkan Kantor DPP dalam 48 Jam

Ketua Umum Pemuda Persatuan yang merupakan sayap DPP PPP kubu Djan Farizd, Mohamd Ebit Boi mengultimatum agar PPP kubu Romahurmuzy ...
MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 17:18 WIB

MK putuskan teman satu kantor boleh terikat perkawinan

Mahkamah Konstitusi, memutuskan bahwa pekerja dalam satu perusahaan boleh terikat dalam suatu perkawinan.Hal itu termuat dalam amar putusannya yang ...
Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK
Hukum - Kamis, 14 Desember 2017 - 16:32 WIB

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Hakim Buka Rekeningnya yang Diblokir KPK

Sidang perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Adni Narogong digelar kembali. Agendanya adalah pembacaan nota pembelaan atas tuntutan ...