Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Reporter : Bayu Putra | Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

IMG-26532

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji, Fadli Zon. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu selama negara tetap diuntungkan.

“Kalau uangnya masuk kas negara ya saya kira bagus, ada pemasukan daripada tidak jelas dikumpulkan hasil rampasannya” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (22/9).

Barang rampasan seperti mobil bakal mengalami penurunan nilai bila tak dimanfaatkan.

Biaya rutin perawaran barang tersebut pun terbilang besar. Sementara bila tak dirawat barang rampasan bakal menjadi besi tua dan rongsokan.

Tapi, Fadli mengingatkan, ada mekanisme dalam proses lelang barang rampasan. KPK, tegas dia, harus memastikan barang yang dilelang memiliki surat lengkap dan sah secara hukum, terutama barang otomotif.

“Misal (mobil dibeli) dari penyelundupan itu gimana status barang itu di sisi hukum yang lain, itu soal kepemilikan yang sah, jadi menurut saya ini harus diselesaikan,” jelas Fadli.

Apalagi, penjualan dilakukan dengan cara lelang. Meski harga yang dipasang terbilang murah, proses lelang membuat harga bisa menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya.

“Misalnya ditetapkan Rp100 juta, tapi kalau peminatnya banyak bisa jadi Rp150 juta. Jadi menurut saya ini harus jelas dulu duduk persoalannya,” tegas Fadli.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan lelang hari ini harusnya menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam membeli suatu aset.

Isa berpendapat keikutsertaan KPK dalam proses lelang merupakan hal lumrah.

Setiap barang yang sudah selesai proses hukumnya memang dimasukkan ke dalam proses lelang.

Barang-barang yang salah satunya merupakan hasil gratifikasi itu harus ditentukan pemanfaatannya.

“Hasil lelang harus masuk ke kas negara menjadi biaya masuk ke negara tidak kena pajak. Kalau enggak dimanfaatkan seperti ini oleh negara di lelang saja agar bisa memberikan income kembali kepada negara,” jelas dia.

Lelang barang rampasan KPK akan dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) III di JCC, Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB. Peserta lelang tidak bisa mendaftar saat acara berlangsung. Peserta harus sudah mendaftar di situs lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Peserta juga harus melakukan registrasi ulang di JCC dan dikenakan biaya 3 persen dari harga lelang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...
Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:10 WIB

Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika

Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan ...
Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 ...
Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:04 WIB

Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi

Perang terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Gubernur  DKI Jakarta soal reklamasi teluk Jakarta membuat gusar Wakil Ketua DPR Taufik ...