Friday, 20 July 2018 | 02.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Reporter : Bayu Putra | Friday, 22 September 2017 - 15:23 WIB

IMG-26532

Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Tim Pengawas Haji, Fadli Zon. (KiniNews/Bayu Putra)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu selama negara tetap diuntungkan.

“Kalau uangnya masuk kas negara ya saya kira bagus, ada pemasukan daripada tidak jelas dikumpulkan hasil rampasannya” kata Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (22/9).

Barang rampasan seperti mobil bakal mengalami penurunan nilai bila tak dimanfaatkan.

Biaya rutin perawaran barang tersebut pun terbilang besar. Sementara bila tak dirawat barang rampasan bakal menjadi besi tua dan rongsokan.

Tapi, Fadli mengingatkan, ada mekanisme dalam proses lelang barang rampasan. KPK, tegas dia, harus memastikan barang yang dilelang memiliki surat lengkap dan sah secara hukum, terutama barang otomotif.

“Misal (mobil dibeli) dari penyelundupan itu gimana status barang itu di sisi hukum yang lain, itu soal kepemilikan yang sah, jadi menurut saya ini harus diselesaikan,” jelas Fadli.

Apalagi, penjualan dilakukan dengan cara lelang. Meski harga yang dipasang terbilang murah, proses lelang membuat harga bisa menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya.

“Misalnya ditetapkan Rp100 juta, tapi kalau peminatnya banyak bisa jadi Rp150 juta. Jadi menurut saya ini harus jelas dulu duduk persoalannya,” tegas Fadli.

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan lelang hari ini harusnya menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam membeli suatu aset.

Isa berpendapat keikutsertaan KPK dalam proses lelang merupakan hal lumrah.

Setiap barang yang sudah selesai proses hukumnya memang dimasukkan ke dalam proses lelang.

Barang-barang yang salah satunya merupakan hasil gratifikasi itu harus ditentukan pemanfaatannya.

“Hasil lelang harus masuk ke kas negara menjadi biaya masuk ke negara tidak kena pajak. Kalau enggak dimanfaatkan seperti ini oleh negara di lelang saja agar bisa memberikan income kembali kepada negara,” jelas dia.

Lelang barang rampasan KPK akan dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) III di JCC, Jakarta Pusat pukul 13.30 WIB. Peserta lelang tidak bisa mendaftar saat acara berlangsung. Peserta harus sudah mendaftar di situs lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Peserta juga harus melakukan registrasi ulang di JCC dan dikenakan biaya 3 persen dari harga lelang.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...